Kemendagri Minta Daerah dengan Realisasi APBD di Bawah 75 Persen Lakukan Percepatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, khususnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan, percepatan itu terutama harus dilakukan oleh 346 daerah yang realisasi APBD-nya masih di bawah 75 persen.

Adapun daerah yang penyerapan APBD Tahun 2020 terendah yakni Mamberamo Raya sebesar 44,62 persen, sedangkan pendapatan daerahnya berjumlah 82,09 persen.

Baca juga: Manuver PSI Kritik APBD DKI, dari Kisruh Lem Aibon hingga Kecam Kenaikan Tunjangan Anggota Dewan

Kemudian, Kota Sorong, Mappi, Pangandaran, Karo, Tapanuli Utara, Aceh Timur, Supiori, Nagekeo, Konawe, Jayapura, Kepulauan Yapen, Nias Selatan, Puncak Jaya, Nabire, Berau dan Mahakam Ulu.

Menurut Ardian, salah satu faktor realisasi APBD di bawah rata-rata nasional yakni belum ada pengesahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Karena BOS ini dari langsung dari rekening kas umum megara ke sekolah, perlu pengakuan pengesahan dari provinsi dan rata-rata ada di daerah yang bisa dikatakan realisasinya belum memenuhi target rata-rata di pemerintah provinsi," kata Ardian melalui keterangan tertulisnya, Selasa (15/12/2020).

Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah untuk segera memerintah para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melakukan pengecekan realisasi APBD.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah memperhitungkan sisa waktu yang ada mengingat akan segera memasuki waktu cuti bersama.

"Nah kami berharap segera kepada SKPD terkait untuk menyusun pengajuan tagihan kepada pihak ketiga selain teman-teman di BUD segera melakukan pencatatan dan pengesahan Dana BOS yang berada di masing-masing sekolah," ujar dia.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2020 dalam 10 Hari

Sebelumnya, Kemendagri juga telah mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi APBD Tahun 2020 dalam kurun waktu 10 hari ke depan.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan, percepatan realisasi anggaran disamping penanganan pandemi Covid-19 adalah bentuk pengaturan pemerintah dalam menjaga keseimbangan negara.