Soal Vaksin Covid-19, Anggota Komisi IX: Tiap Warga Negara Berhak atas Pelayanan Kesehatan

Kompas.com - 14/12/2020, 09:42 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan negara harus menjunjung asas keadilan bagi seluruh rakyat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Netty menyebut akses pelayananan kesehatan merupakan hak tiap warga negara.

"Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan," kata Netty dalam keterangan tertulis, Senin (14/12/2020).

Karena itu, Netty mengingatkan pemerintah agar menyosialiasikan pelaksananaan vaksinasi secara transparan. Mulai dari soal penetapan harga hingga keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.

Menurutnya, pemerintah juga harus bisa menjelaskan mengapa program vaksin untuk masyarakat dibeda-bedakan. Diketahui, pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 lewat skema vaksin program dan mandiri.

Vaksin program diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, dan kelompok masyarakat rentan. Biaya vaksin ditanggung negara.

Baca juga: Negara-negara Kaya Timbun Vaksin Covid-19, Bagaimana Nasib Negara Miskin?

Sementara, masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya diminta vaksin secara mandiri atau dengan biaya pribadi masing-masing.

"Jika komunikasi buruk, kurang tepat, dan tidak sinkron akhirnya malah menimbulkan kegaduhan publik. Alih-alih menurunkan kurva pandemi, justru muncul public distrust terhadap pemerintah karena kesimpangsiuran vaksin," ujarnya.

Bertalian dengan itu, Netty pun meminta pemerintah memastikan keakuratan data. Dia mengatakan jangan sampai warga yang perlu dibantu negara malah tidak memperoleh hak diberikan vaksin gratis.

"Persoalan data menjadi masalah klasik di negeri ini," ucap Netty.

Selain itu, sesuai dengan hasil rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan pada pekan lalu, Netty meminta pemerintah mempertimbangkan memberikan vaksin bagi kelompok umur di bawah 18 tahun dan di atas 59 tahun.

Khususnya bagi warga kelompok umur di atas 59 tahun yang dianggap paling rentan terpapar Covid-19.

Baca juga: 617.820 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Anggaran Vaksin yang Tidak Sedikit

"Pemerintah harus mempunyai kebijakan dalam melindungi mereka. Jangan sampai vaksinasi sudah dilakukan tetapi penduduk lansia terabaikan," ujarnya.

Sementara, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah memang berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total.

Ia menyebut, seandainya vaksin digratiskan secara total, maka anggaran negara akan membengkak. Sebab, selain vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan dana untuk layanan rumah sakit, alat pelindung diri (APD), hingga bantuan sosial masyarakat.

"Sementara kan pertumbuhan ekonomi kita minus," kata Nadia, Minggu (13/12/2020).

Karena itu, hanya kalangan tertentu yang akan divaksinasi cuma-cuma seperti tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik dan kelompok rentan. Masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi termasuk dalam kelompok rentan.

Namun, Nadia mengatakan proporsi penerima vaksin program dan mandiri tengah disusun ulang pemerintah.

Semula, pemerintah merencanakan dari total sasaran 107 juta penerima, 30 persen merupakan penerima vaksin program dan 70 persen penerima vaksin mandiri.

Baca juga: Menilik Perbedaan Vaksin Subsidi dan Vaksin Mandiri, Ini Penjelasan Kemenkes

Namun, DPR meminta pemerintah memperbanyak jumlah penerima vaksin Covid-19 program daripada penerima mandiri. Pemerintah juga diminta memperluas target populasi yang akan divaksinasi

"Proporsi ini juga masih terus di dalam pembahasan ya, belum final, jadi masih berkembang. Nanti akan diinformasikan kalau sudah pasti," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDSI Sebut RUU Kesehatan Omnibus Law Justru Melindungi Dokter

PDSI Sebut RUU Kesehatan Omnibus Law Justru Melindungi Dokter

Nasional
MA Batasi Diri untuk Komentari Prapaeradilan Hakim Agung Gazalba Saleh

MA Batasi Diri untuk Komentari Prapaeradilan Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Nasional
Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Nasional
Menteri PUPR Bantah Menpora: Stadion Utama GBK Tidak Direnovasi

Menteri PUPR Bantah Menpora: Stadion Utama GBK Tidak Direnovasi

Nasional
Berstatus Tersangka, Hakim Agung Gazalba Saleh Belum Dinonaktifkan MA

Berstatus Tersangka, Hakim Agung Gazalba Saleh Belum Dinonaktifkan MA

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law Dinilai Mudahkan Masyarakat dan Calon Dokter Spesialis

RUU Kesehatan Omnibus Law Dinilai Mudahkan Masyarakat dan Calon Dokter Spesialis

Nasional
Pengamat Nilai Acara Reuni Relawan Jokowi Tak Perlu Digelar karena Kontraproduktif

Pengamat Nilai Acara Reuni Relawan Jokowi Tak Perlu Digelar karena Kontraproduktif

Nasional
Kapolri Berharap Masih Ada Kabar Baik 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Kapolri Berharap Masih Ada Kabar Baik 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Nasional
Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Nasional
Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Nasional
Kerap Obral 'Endorsement', Jokowi Dinilai Belum Tentukan Dukungan Tetap ke Kandidat Capres 2024

Kerap Obral "Endorsement", Jokowi Dinilai Belum Tentukan Dukungan Tetap ke Kandidat Capres 2024

Nasional
PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law demi Hilangkan Praktik Oligarki

PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law demi Hilangkan Praktik Oligarki

Nasional
Soal Revisi UU IKN, Begini Tanggapan Kepala Otorita

Soal Revisi UU IKN, Begini Tanggapan Kepala Otorita

Nasional
Prabowo Pamer Rambut Putih Merespons Ucapan Jokowi soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Prabowo Pamer Rambut Putih Merespons Ucapan Jokowi soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.