Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Tolak Rekonsiliasi karena Tak Mau Penuhi Syarat, Ini Penjelasan FPI

Kompas.com - 13/12/2020, 16:15 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah enggan melakukan rekonsiliasi dengan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Sebab, menurut Mahfud MD, syarat rekonsiliasi yang diajukan Rizieq Shihab terlampau tinggi. Salah satunya permintaan dibebaskannya sejumlah terpidana dan tersangka tindak pidana sebagai syarat rekonsiliasi.

Menanggapi ini, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menilai bahwa permintaan Rizieq Shihab adalah hal yang wajar.

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Tak Berencana Rekonsiliasi dengan Rizieq Shihab

Menurut dia, sejumlah tokoh yang ditangkap dan ditahan misalnya tokoh dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Bahar bin Smith, hingga terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir bermuatan politik.

"Tentunya Habib Rizieq punya keinginan kalau memang kita ingin rekonsiliasi nasional atau berdialog, tolong yang bermasalah secara langsung dan tidak langsung hal yang terkait politik, untuk bisa dibebaskan. Itu sebenarnya permintaan dari Habib Rizieq," kata Sugito saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/12/2020).

"Saya kira wajar, apa yang terjadi dengan Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan Habib Bahar itu tidak berdiri sendiri sebagai perkara pidana, ada terkait dengan unsur politik," tuturnya.

Baca juga: Tanggapi Kasus FPI, Rizieq Shihab, dan Sigi, Jokowi: Hukum Harus Ditegakkan

Sugito membenarkan rencana keinginan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi dengan Rizieq Shihab. Ia diundang Mahfud MD sehari sebelum Rizieq Shihab tiba di Indonesia.

"Malam pukul 19.00 saya diundang oleh beliau untuk ketemu, beliau ada keinginan silaturahmi ke Habib Rizieq," kata Sugito.

Kendati demikian, Sugito menuturkan, keinginan rekonsiliasi tersebut belum disampaikan kepada Rizieq Shihab karena agenda Rizieq yang padat.

"Keinginan beliau (rekonsiliasi) belum saya sampaikan karena ramai riuh ceramah Habib Rizieq di Maulid Nabi, di Tebet, pelaksanaan pernikahan puteri beliau Najwa Shihab yang dianggap melanggar protokol kesehatan dan hiruk pikuk, lah," ucap dia.

"Di satu sisi, Pak Mahfud mengatakan, ini kok Habib Rizieq seperti menyerang pemerintah tanpa henti, akhirnya tawarannya yang sudah pernah disampaikan ke kami. Pak Mahfud membatalkan," ujar Sugito.

Baca juga: Rizieq Shihab Ditahan, Tim Kuasa Hukum FPI Akan Lakukan Praperadilan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com