Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Pemerintah Tak Berencana Rekonsiliasi dengan Rizieq Shihab

Kompas.com - 12/12/2020, 17:10 WIB
Tsarina Maharani,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan tidak ada rencana pemerintah berekonsiliasi dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Menurut Mahfud, syarat rekonsiliasi yang diajukan Rizieq terlampau tinggi.

"Saya tegaskan pemerintah tak berencana rekonsiliasi dengan Muhammad Rizieq Shihab (MRS)," kata Mahfud lewat akun Twitter @mohmahfudmd, Sabtu (12/12/2020).

Mahfud menuturkan, mulanya pemerintah memiliki keinginan untuk berdialog dengan Rizieq jika pemimpin FPI itu telah kembali ke Indonesia.

Ia pun mengaku sempat mengundang tim kuasa hukum Rizieq untuk berdiskusi pada malam sebelum Rizieq tiba di Tanah Air, Senin (9/11/2020).

Saat itu, Rizieq diketahui akan tiba di Indonesia pada Selasa (10/11/2020), setelah selama lebih dari tiga tahun ada di Arab Saudi.

Salah satu yang ia undang adalah Sugito Atmo. Mahfud menyampaikan ingin bersilaturahmi dengan Rizieq demi menjaga negara dan umat.

"Saya ngajak diatur silaturahmi di tempat netral, untuk berdialog dengan MRS untuk menjaga negara dan umat bersama-sama demi kebaikan rakyat dan umat," ujarnya.

Namun, pemerintah kemudian dikejutkan dengan pidato Rizieq yang meminta pemerintah membebaskan sejumlah terpidana dan tersangka tindak pidana sebagai syarat rekonsiliasi.

Karena itu, Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan berekonsiliasi dengan Rizieq.

"Hari pertama dia berpidato lantang, mau rekonsiliasi dengn syarat pemerintah membebaskan terpidana teroris, melepas tersangka tindak pidana dengan nama-nama tertenu. Lho, belum silaturahmi sudah minta syarat tinggi," ujar Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: 3 Hakim Tak Singgung Diskualifikasi dalam 'Dissenting Opinion', Pencalonan Gibran Sah

Yusril: 3 Hakim Tak Singgung Diskualifikasi dalam "Dissenting Opinion", Pencalonan Gibran Sah

Nasional
Mahfud: Sepanjang Sejarah, Baru Kali Ini Ada 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Mahfud: Sepanjang Sejarah, Baru Kali Ini Ada "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Yusril: “Dissenting Opinion” 3 Hakim Tak Pengaruhi Putusan MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Yusril: “Dissenting Opinion” 3 Hakim Tak Pengaruhi Putusan MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
TKN Sebut Prabowo Hormati 'Dissenting Opinion' 3 Hakim MK di Sidang Sengketa Pilpres

TKN Sebut Prabowo Hormati "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
MK Tolak Gugatan 01 dan 03, TKN: Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres

MK Tolak Gugatan 01 dan 03, TKN: Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres

Nasional
Permohonan Ditolak MK, Mahfud: Pilpres dari Sudut Hukum Sudah Selesai

Permohonan Ditolak MK, Mahfud: Pilpres dari Sudut Hukum Sudah Selesai

Nasional
MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Yusril: Kami Sudah Ramal sejak Awal

MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Yusril: Kami Sudah Ramal sejak Awal

Nasional
Mahfud Puas meski Gugatan Pilpres Ditolak MK, Sebut Baru Kali Ini Ada 'Dissenting Opinion'

Mahfud Puas meski Gugatan Pilpres Ditolak MK, Sebut Baru Kali Ini Ada "Dissenting Opinion"

Nasional
Deret Dalil Ganjar-Mahfud yang Dianggap Tak Beralasan Hukum oleh MK

Deret Dalil Ganjar-Mahfud yang Dianggap Tak Beralasan Hukum oleh MK

Nasional
Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Nasional
Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Nasional
Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Nasional
Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Nasional
Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com