Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selepas Pilkada 2020, Penyelenggara Pemilu Disarankan Tetap Cek Covid-19 Petugas

Kompas.com - 12/12/2020, 13:57 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, untuk mengukur pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan dengan aman dan sehat tidak bisa dilakukan sehari setelah pemungutan suara.

Sebab, kata dia, dampak dari pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi Covid-19 baru akan terlihat beberapa minggu setelah pelaksanaan.

"Contoh, peningkatan kasus di Amerika Serikat itu kan ada peningkatan kasus cukup tinggi ya bahkan angka infeksi positif itu tertinggi setelah dilakukannya pemilu 3 November," kata Titi dalam diskusi daring bertajuk "Membaca Hasil Hitung Cepat dan Evaluasi Pilkada 2020", Sabtu (12/12/2020).

Baca juga: Kejaksaan RI Proses 94 Perkara Pelanggaran Pemilu pada Pilkada 2020

Oleh karena itu, Titi menyarankan agar penyelenggara pilkada terus melakukan antisipasi setelah pemungutan suara.

Antisipasi yang dimaksud adalah dengan melakukan pengecekan kesehatan melalui rapid test terhadap petugas-petugas di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sementara ada petugas-petugas yang interaksinya walaupun dengan protokol kesehatan tinggi, itu sangat riskan," ujar dia. 

"Mereka mendatangi ruang isolasi, lalu melayani pemilih di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri, nah harapannya adalah mitigasi risiko itu tidak berhenti," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19 berjalan dengan baik.

Baca juga: Mendagri: Pilkades Tidak Boleh Menjadi Media Penularan Covid-19

Ia bahkan mengklaim tingkat kepatuhan publik terhadap protokol kesehatan saat pilkada cukup tinggi.

"Tingkat kepatuhan publik pada pelaksanana pilkada, protokol kesehatan Covid-19 bervariasai antara 89 sampai dengan 96 persen," kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (10/12/2020).

"Artinya cukup baik. Mudah-mudahan kita berharap tidak menjadi klaster penularan dalam pilkada ini," ucap dia.

Baca juga: Meski Masih Dihitung KPU, Mendagri Berharap Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Capai 70 Persen

Tito juga mengaku belum mendapat laporan terkait adanya kejadian atau masalah luar biasa di Pilkada 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com