Kejaksaan RI Proses 94 Perkara Pelanggaran Pemilu pada Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan RI memproses 94 perkara pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pilkada 2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak di Jakarta, Jumat (11/12/2020), mengatakan, pelanggaran tersebut kini ditangani oleh 26 Kejaksaaan Tinggi.

Ia menegaskan bahwa Korps Adhyaksa bersama Badan Pengawas Pemilu dan Polri yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berkomitmen untuk mengawal penanganan berbagai kasus dugaan pelanggaran pesta demokrasi pada Pilkada Serentak 2020.

Baca juga: Ini Alasan Hasil Swab Positif Ketua KPU Tangsel Diumumkan Usai Pencoblosan Pilkada 2020

Dalam kesempatan itu, Leonard mengatakan, kasus yang ditemukan beragam. "Contohnya di Kabupaten Pangkep, di mana ASN diduga tidak netral karena mengunggah foto paslon nomor urut 2. Foto itu juga disertai pesan agar warga tidak lupa mencoblos calon kepala daerah yang dimaksud," kata Leonard.

Sementara itu, dari total 94 kasus tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berada di urutan teratas dengan menangani 12 kasus pelanggaran pilkada.

Berikutnya, Kejati Maluku Utara dengan delapan kasus, di antaranya kasus di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.

Anggota DPR RI Achmad Hatari yang sedang reses dilaporkan karena menghadirkan wakil paslon nomor urut 1, kemudian foto bersama dengan gestur satu jari.

Kejaksaan Tinggi Riau juga menangani tujuh laporan, di antaranya adanya video yang disebar melalui pesan percakapan WhatsApp.

Pesan itu berisi konten dukungan oleh Kepala Desa Talang Jerinjing di Kabupaten Indragiri Hulu terhadap salah satu paslon bupati/wakil bupati nomor urut 2.

Pelanggaran tersebut juga ditemukan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan enam perkara.