Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Susun Ulang Proporsi Penerima Vaksin Covid-19 Program dan Mandiri

Kompas.com - 12/12/2020, 13:25 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksin Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah sedang mencoba menyusun ulang proporsi penerima vaksin program yang dibiayai negara dan mandiri.

Hal ini menindaklanjuti hasil rapat kerja Menteri Kesehatan dengan DPR pada Kamis (10/12/2020).

"Saat ini kami sedang menghitung kembali berapa sasarannya dan berapa proporsi vaksin yang dilakukan pemerintah dan mandiri," ujar Nadia dalam diskusi daring Polemik Trijaya, Sabtu (12/12/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Lewati 600.000, Angka Kematian Tertinggi, dan Dimulainya Bisnis Vaksin

Semula, pemerintah merencanakan dari total sasaran 107 juta penerima, 30 persen merupakan penerima vaksin program dan 70 persen penerima vaksin mandiri.

Penerima vaksin program adalah tenaga kesehatan, pelayan publik seperti TNI/Polri, dan kelompok masyarakat rentan.

Kemudian, penerima vaksin mandiri yaitu masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya.

Namun, DPR meminta pemerintah memperbanyak jumlah penerima vaksin Covid-19 program daripada penerima mandiri.

Pemerintah juga diminta memperluas target populasi yang akan divaksinasi.

Karena itu, Nadia mengatakan, jumlah target populasi yang akan divaksinasi juga sedang dihitung kembali.

Sementara itu, pada tahap awal, vaksin Covid-19 akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya di fasilitas layanan kesehatan.

Pemberian vaksin akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan di Pulau Jawa dan Bali.

Baca juga: Minta 3.000 Vaksin Covid-19, RSUP M Djamil Padang: Prioritas Kita Tenaga Medis, untuk Umum Belum

Saat ini, ada 1,2 juta dosis vaksin merek Sinovac yang datang ke Indonesia. Pada tahap berikutnya, akan tiba lagi sebanyak 1,8 juta dosis, sehingga totalnya menjadi 3 juta dosis.

"Kami akan fokus di Jawa dan Bali dulu. Mengingat kasus Covid-19 yang cukupp tinggi di tujuh provinsi, di Jawa-Bali ini," ujar Nadia.

Namun, Nadia menegaskan, pemberian vaksin masih menunggu proses uji klinis dan uji mutu.

Vaksin tidak akan diberikan sebelum ada izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM dan fatwa halal dari MUI.

"Kita menunggu persetujuan BPOM dan kehalalan MUI. Kepala BPOM mengestimasi sekitar akhir-akhir Januari," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com