Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/12/2020, 13:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksin Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah sedang mencoba menyusun ulang proporsi penerima vaksin program yang dibiayai negara dan mandiri.

Hal ini menindaklanjuti hasil rapat kerja Menteri Kesehatan dengan DPR pada Kamis (10/12/2020).

"Saat ini kami sedang menghitung kembali berapa sasarannya dan berapa proporsi vaksin yang dilakukan pemerintah dan mandiri," ujar Nadia dalam diskusi daring Polemik Trijaya, Sabtu (12/12/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Lewati 600.000, Angka Kematian Tertinggi, dan Dimulainya Bisnis Vaksin

Semula, pemerintah merencanakan dari total sasaran 107 juta penerima, 30 persen merupakan penerima vaksin program dan 70 persen penerima vaksin mandiri.

Penerima vaksin program adalah tenaga kesehatan, pelayan publik seperti TNI/Polri, dan kelompok masyarakat rentan.

Kemudian, penerima vaksin mandiri yaitu masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya.

Namun, DPR meminta pemerintah memperbanyak jumlah penerima vaksin Covid-19 program daripada penerima mandiri.

Pemerintah juga diminta memperluas target populasi yang akan divaksinasi.

Karena itu, Nadia mengatakan, jumlah target populasi yang akan divaksinasi juga sedang dihitung kembali.

Sementara itu, pada tahap awal, vaksin Covid-19 akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya di fasilitas layanan kesehatan.

Pemberian vaksin akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan di Pulau Jawa dan Bali.

Baca juga: Minta 3.000 Vaksin Covid-19, RSUP M Djamil Padang: Prioritas Kita Tenaga Medis, untuk Umum Belum

Saat ini, ada 1,2 juta dosis vaksin merek Sinovac yang datang ke Indonesia. Pada tahap berikutnya, akan tiba lagi sebanyak 1,8 juta dosis, sehingga totalnya menjadi 3 juta dosis.

"Kami akan fokus di Jawa dan Bali dulu. Mengingat kasus Covid-19 yang cukupp tinggi di tujuh provinsi, di Jawa-Bali ini," ujar Nadia.

Namun, Nadia menegaskan, pemberian vaksin masih menunggu proses uji klinis dan uji mutu.

Vaksin tidak akan diberikan sebelum ada izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM dan fatwa halal dari MUI.

"Kita menunggu persetujuan BPOM dan kehalalan MUI. Kepala BPOM mengestimasi sekitar akhir-akhir Januari," kata dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.