RS Swasta Mulai Tawarkan Vaksin Covid-19, Penjelasan Pemerintah, dan Kata Epidemiolog

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah rumah sakit swasta mulai membuka pendafataran layanan vaksinasi Covid-19 secara mandiri kepada masyarakat.

Kabar tersebut tentunya memberi secercah harapan bagi masyarakat yang telah terjebak pandemi Covid-19 selama 9 bulan.

Namun, pemerintah menyatakan, informasi soal vaksinasi yang akan diberikan oleh rumah sakit tersebut tidak benar.

Baca juga: Hasil Tak Menjanjikan, Vaksin Covid-19 Sanofi Baru Tersedia pada Akhir 2021

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Wiku Adiasmito mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan pemberian vaksin melalui RS swasta.

"Sampai dengan saat ini pemerintah belum mengumumkan pemberian vaksin untuk masyarakat melalui RS swasta," ujarnya ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (11/12/2020).

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 lainnya, Siti Nadia Tarmizi menyebut, hingga saat ini belum ada pengaturan teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

Menurut Nadia, rumah sakit swasta harus mengikuti aturan pemerintah dalam hal rantai dinginnya, jenis vaksin proses rantai dingin dan sebagainya.

"Artinya pemerintah memastikan bahwa vaksin-vaksin itu yang bermutu dan spesifikasi sesuai serta aman. Mungkin nanti terkait pencatatannya bisa ditegaskan dalam suatu sistem informasi satu data," kata Nadia.

Masyarakat pun diminta untuk mengonfirmasi informasi soal vaksinasi kepada pihak rumah sakit yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Baca juga: RS Swasta Mulai Tawarkan Vaksin Covid-19, Wiku: Semua Faskes Wajib Ikuti Kebijakan Pemerintah

Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono berpendapat, pembukaan pendaftaran vaksinasi Covid-19 tak masalah asal pihak rumah sakit mengikuti aturan yang dibuat pemerintah.

"Kalau kemudian cuma buka pendaftaran, vaksinnya belum dipakai, boleh saja pendaftaran dibuka," kata Miko.

Namun, Miko mengkritik adanya pendaftaran yang dibuka oleh pihak rumah sakit.

Menurut Miko, Kementerian Kesehatan yang seharusnya mengkoordinasi pengaturan soal pemberian vaksin Covid-19, termasuk soal siapa saja yang mendapat vaksin terlebih dahulu.

Ia berpendapat, tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas pemberian vaksin.

"Harusnya resmi pemerintah yang buka, agar tahu berapa. Harusnya di-list. Bukan buka pendaftaran," ujar dia.