RS Swasta Mulai Tawarkan Vaksin Covid-19, Penjelasan Pemerintah, dan Kata Epidemiolog

Kabar tersebut tentunya memberi secercah harapan bagi masyarakat yang telah terjebak pandemi Covid-19 selama 9 bulan.

Namun, pemerintah menyatakan, informasi soal vaksinasi yang akan diberikan oleh rumah sakit tersebut tidak benar.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Wiku Adiasmito mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan pemberian vaksin melalui RS swasta.

"Sampai dengan saat ini pemerintah belum mengumumkan pemberian vaksin untuk masyarakat melalui RS swasta," ujarnya ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (11/12/2020).

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 lainnya, Siti Nadia Tarmizi menyebut, hingga saat ini belum ada pengaturan teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

Menurut Nadia, rumah sakit swasta harus mengikuti aturan pemerintah dalam hal rantai dinginnya, jenis vaksin proses rantai dingin dan sebagainya.

"Artinya pemerintah memastikan bahwa vaksin-vaksin itu yang bermutu dan spesifikasi sesuai serta aman. Mungkin nanti terkait pencatatannya bisa ditegaskan dalam suatu sistem informasi satu data," kata Nadia.

Masyarakat pun diminta untuk mengonfirmasi informasi soal vaksinasi kepada pihak rumah sakit yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono berpendapat, pembukaan pendaftaran vaksinasi Covid-19 tak masalah asal pihak rumah sakit mengikuti aturan yang dibuat pemerintah.

"Kalau kemudian cuma buka pendaftaran, vaksinnya belum dipakai, boleh saja pendaftaran dibuka," kata Miko.

Namun, Miko mengkritik adanya pendaftaran yang dibuka oleh pihak rumah sakit.

Menurut Miko, Kementerian Kesehatan yang seharusnya mengkoordinasi pengaturan soal pemberian vaksin Covid-19, termasuk soal siapa saja yang mendapat vaksin terlebih dahulu.

Ia berpendapat, tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas pemberian vaksin.

"Harusnya resmi pemerintah yang buka, agar tahu berapa. Harusnya di-list. Bukan buka pendaftaran," ujar dia.

Vaksinasi mandiri

Pengumunan soal pendaftaran vaksinasi mandiri oleh sejumlah rumah sakit swasta itu diunggah melalui akun Instagram resmi sejumlah rumah sakit swasta, seperti RSU Bunda Jakarta dan RS Universitas Islam Indonesia (UII).

Dilihat Kompas.com dari akun Instagram RSU Bunda Jakarta, @rsubundajakarta, informasi itu diunggah sejak empat hari lalu.

RS tersebut bahkan membuka hotline bagi masyarakat yang hendak mendaftarkan diri mengikuti program vaksinasi mandiri.

Sementara itu, melalui akun Instagram-nya, @rumahsakit.uii, RS tersebut memberikan informasi mengenai pemesanan vaksin Covid-19 dengan estimasi kedatangan vaksin antara satu hingga dua bulan.

Masyarakat yang hendak memesan vaksin diminta mendaftarkan diri dengan menyertakan nama lengkap, usia, nomor ponsel, serta domisili yang dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang telah tersedia.

Direktur Rumah Sakit UII Widodo Wirawan menyampaikan, vaksin yang dijual oleh pihaknya berbeda dengan vaksin sejumlah 1,2 juta dosis yang telah datang dana kan diberikan untuk tenaga kesehatan.

"Sebenarnya dari Kemenkes sudah meminta rumah sakit untuk mendata. Yang 1,2 juta kan baru nakes, nanti Januari-Februari sudah masuk 45 juta dosis. Pemerintah sudah mulai mendata yang mulai pesan siapa. Kemudian melalui asosiasi rumah sakit juga sudah (diminta mendata)," ucap Widodo.

"Cuma masing-masing rumah sakit mungkin berbeda, ada yang menunggu. Menurut kami karena (untuk) sinkron (data) saja dengan pemerintah. Pasti kan ada seleksi dahulu (untuk mendapatkan vaksin) begitu sudah (selesai) kankami dapat suplai vaksin dan bisa bantu pemerintah," kata Widodo.

Vaksinasi mandiri merupakan salah satu skema vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

"Skema pelaksanaan vaksinasi yakni vaksin program pemerintah yang akan disediakan secara gratis dan vaksin mandiri yang disediakan berbayar untuk masyarakat," ujar Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube Kemenkominfo TV, Senin (7/12/2020).

Menurut Airlangga, aturan rinci terkait dua skema tersebut akan segerea diterbitkan dalam waktu satu-dua pekan ke depan.