Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saat Hadapi Krisis Ekonomi akibat Pandemi, Kita Harus Cepat dan Inovatif

Kompas.com - 10/12/2020, 14:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 diperlukan langkah yang cepat dan inovatif untuk perekonomian nasional.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis (10/12/2020).

Menurut Jokowi, setidaknya ada empat hal yang perlu didorong TPKAD di saat krisis ekonomi akibat pandemi.

"Empat hal yang saya sampaikan membutuhkan kerja keras dengan cara-cara yang inovatif bukan rutinitas seperti biasanya," ujar Jokowi dikutip dari tayangan rakornas di kanal YouTube Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis.

Baca juga: Jokowi: Saya Dengar Masih Ada Masalah Kebebasan Beribadah

"Apalagi di saat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi Covid-19 ini. Kita harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Harus cepat, harus inovatif," lanjutnya menegaskan.

Tujuannya, kata Jokowi, supaya perekonomian naasional segera pulih dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibanding negara-negara lain.

Empat langkah yang dimaksud yakni, pertama, lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan.

Artinya, TPKAD diminta meningkatkan minat dan kepercayaan terhadap industri keuangan. Sehingga masyarakat paham di mana memperoleh akses pembiayaan dan mulai aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan.

Baca juga: Soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet Usai Pilkada, Ini Kata Staf Presiden

Kedua, TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok-kelompok tani, terutama koperasi, sekaligus mendorong cara-cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat.

"Maka pendampingan dan asistensi kepada masyarakat harus terus diintensifkan. Sekali lagi dengan cara-cara yang inovatif sesuai dengan karakter kelompok sasaran," ungkap Jokowi.

Ketiga, penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan juga harus dilakukan dengan cara yang lebih agresif.

Misalnya dengan pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk juga percepatan penerbitan obligasi daerah.

Baca juga: Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Keempat, meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang masih pasif, terutama untuk rakyat kecil dan UMKM.

"Data yang saya terima per September 2020, 73,7 persen kredit bank umum ada di Pulau Jawa. Indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2019 baru sebesar 76 persen. Masih di bawah negara2 ASEAN lainnya," tutur Jokowi.

"Oleh program KUR, kredit ultra mikro, bank wakaf mikro, dan lainnya harus terus ditingkatkan penyerapannya. Harus ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com