Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada 2020 Saat Kasus Covid-19 Capai 586.842, Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan

Kompas.com - 09/12/2020, 06:45 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melaporkan, kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah setiap harinya.

Hingga Selasa (8/12/2020), ada 586.842 kasus Covid-19 setelah terjadi penambahan 5.292 kasus baru positif Covid-19 dalam waktu 24 jam.

Kasus baru positif Covid-19 tersebut tersebar di 33 provinsi. Berdasarkan data yang disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, kasus tertinggi tercatat di DKI Jakarta yaitu sebanyak 1.194 kasus baru.

Baca juga: Epidemiolog Saran Pemilih dan Petugas Jalani Tes Covid-19 Setelah Pemungutan Suara

Disusul Jawa Tengah dengan 768 kasus, Jawa Barat dengan 731 kasus, dan Jawa Timur dengan 542 kasus.

Selain itu, Satgas melaporkan penambahan 133 kasus kematian akibat Covid-19, sehingga pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 menajdi 18.000 orang.

Sementara itu, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 4.295 orang, sehingga jumlahnya menjadi 483.497 orang.

Secara kumulatif, jumlah spesimen yang telah diperiksa yaitu 6.112.234 spesimen dari 4.113.090 orang yang diambil sampelnya.

Kasus Covid-19 telah berdampak di 508 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Disiplin protokol kesehatan Pilkada 2020

Meskipun kasus Covid-19 belum melandai, tahapan pemungutan suara Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan pada Rabu (9/12/2020).

Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto meminta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mentaati protokol kesehatan Covid-19 di tempat pemungutan suara (TPS).

"Saya Terawan Agus Putranto mengajak kita semua untuk disiplin, disiplin, dan disiplin, menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020," ujar Terawan dalam tayangan virtual, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Menkes Terawan Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan Saat Pencoblosan Pilkada 2020

Selain itu, Terawan meminta pemilih dan penyelenggara pilkada memastikan kondisi tubuh mereka dalam kondisi sehat dan bugar.

"Datang ke TPS sesuai jadwal, menggunakan masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan segera pulang setelah mencoblos," ucap Terawan.

Senada dengan Terawan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta semua pihak mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penularan Covid-19 saat pemungutan suara.

Ketentuan untuk melaksanakan pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 dan PKPU 13 Tahun 2020.

"Datanglah ke TPS sesuai jadwal. Menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Jangan berkerumun setelah Anda menggunakan hak pilih di TPS. Bersihkan diri sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah," kata Arief.

Baca juga: Sebelum ke TPS, Ingat Lagi Aturan Nyoblos pada Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19

Adapun protokol kesehatan yang harus diperhatikan para pemilih ketika datang ke TPS, salah satunya menggunakan masker.

Bagi mereka yang tidak menggunakan masker, akan tak diterima masuk di TPS.

"Masyarakat yang datang memilih wajib untuk menerapkan protokol kesehatan. Apabila tidak, maka siap-siap menerima konsekuensinya untuk menerima teguran atau tidak diterima (masuk) di TPS," kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito secara virtual, Selasa (9/12/2020).

Wiku mengingatkan, para pemilih juga harus menjaga jarak aman dan tidak membuat kerumunan massa.

Baca juga: Satgas Covid-19 Dapat Bubarkan Kerumunan Pemilih di TPS

Ia menegaskan, Satgas Covid-19 di daerah bisa membubarkan kerumunan di TPS bila para pemilih tidak menghiraukan peringatan Satgas.

"Bila peringatan itu tidak digubris, kami arahkan satgas daerah untuk mengambil langkah tegas membubarkan keramaian untuk mencegah penularan di lokasi pilkada itu," ujar dia. 

Kebijakan tersebut harus diterapkan demi keselamatan masyarakat dari potensi penularan Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com