Masih Ada Warga yang Belum Rekam E-KTP Jelang Pilkada 2020, Kemendagri Beralasan Begini

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan beberapa kemungkinan penyebab masih adanya pemilih dalam Pilkada 2020 yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Alasan pertama, kata Zudan, karena warga yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.

"Misalnya jadi TKI, TKW, sekolah, bekerja," kata Zudan melalui keterangan tertulisnya, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Kemendagri: 352.000 Pemilih di Pilkada 2020 Belum Merekam e-KTP

Alasan kedua, karena kurang sosialisasi dari Dukcapil dan KPU bahwa perlu melakukan perekaman e-KTP jika belum memiliki e-KTP dan ingin menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020.

Ketiga, layanan dari Dukcapil tidak maksimal akibat kurang alat.

Keempat, warga tersebut belum mau melakukan perekaman.

"Merasa belum membutuhkan (e-KTP) atau tidak mau ikut mencoblos," ujar dia.

Adapun Zudan mencatat, ada 0,35 persen atau sekitar 352.000 pemilih pada Pilkada 2020 yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Angka tersebut merupakan sisa dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 100.359.152 orang.

"Dalam proses penuntasan perekaman langkah-langkah yang diambil oleh Dukcapil adalah jemput bola, buka layanan di hari libur Sabtu-Minggu dan libur lainnya, pelayanan ke lapas, rutan dan sekolah-sekolah, desa-desa," ujar dia.

Baca juga: Kemendagri: 99,65 Persen Pemilih dalam DPT Sudah Rekam E-KTP

Sementara itu, sampai 7 Desember 2020, warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP di 309 kabupaten atau kota, yakni sebanyak 100.007.916 atau 99,65 persen dari jumlah DPT.

Kendati demikian, Zudan menegaskan, pihaknya akan terus melakukan jemput bola agar masyarakat bisa melakukan perekaman e-KTP.

Layanan perekaman e-KTP, lanjut dia, tetap buka meski saat hari libur.

"Kantor Dukcapil buka terus, kami minta masyarakat juga proaktif untuk mau melakukan perekaman," ucap dia.