Kemendagri: 352.000 Pemilih di Pilkada 2020 Belum Merekam e-KTP

Kompas.com - 08/12/2020, 18:47 WIB
Ilustrasi KTP elektronik. Tribunnews.comIlustrasi KTP elektronik.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) mencatat ada 0,35 persen atau sekitar 352.000 pemilih di Pilkada 2020 yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Angka tersebut merupakan sisa dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 100.359.152 orang.

Data tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

"Dalam proses penuntasan perekaman langkah-langkah yang diambil oleh dukcapil adalah jemput bola, buka layanan di hari libur sabtu minggu dan libur lainnya, pelayanan ke lapas, rutan dan sekolah-sekolah, desa-desa," kata Zudan melalui keterangan tertulisnya, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Satgas: Pastikan Seluruh Petugas dan Pemilih di Pilkada 2020 Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Sementara, sampai dengan 7 Desember 2020 yang sudah melakukan perekaman e-KTP di 309 kabupaten atau kota yakni sebanyak 100.007.916 atau 99,65 persen dari jumlah DPT.

Menurut Zudan, ada beberapa alasan mengapa masih ada masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Antara lain, warga tersebut sedang berada di luar negeri, kurang sosialisasi dari Dukcapil dan KPU bahwa perlu melakukan perekaman e-KTP jika belum memiliki e-KTP dan ingin menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2020.

Kemudian, layanan dari Dukcapil tidak maksimal karena kurang alat dan masyarakat yang memang belum mau melakukan perekaman

"Merasa belum membutuhkan (e-KTP) atau tidak mau ikut mencoblos," ujarnya.

Baca juga: Pilkada Serentak 2020, Waspada Potensi Peningkatan Kasus Covid-19

Kendati demikian, Zudan menegaskan pihaknyan akan terus melakukan jemput bola agar masyarakat bisa melakukan perekaman e-KTP.

Layanan perekaman e-KTP, lanjut dia, tetap buka meski saat hari libur.

"Kantor Dukcapil buka terus, kami minta masyarakat juga proaktif untuk mau melakukan perekaman," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X