Kompas.com - 08/12/2020, 16:14 WIB
Petugas kesehatan menggunakan alat pelindung diri saat memberikan berkas pasien Covid-19 saat tiba di pos pemeriksaan IGD Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2020). Gubernur Anies Baswedan pada Sabtu pekan lalu mengatakan saat ini pasien terpapar Covid-19 dengan status Orang Tanpa Gejala atau OTG akan dirawat di RSD Wisma Atlet, sebanyak 1.740 pasien Covid-19 yang dirawat inap hingga Rabu, 16 September 2020. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas kesehatan menggunakan alat pelindung diri saat memberikan berkas pasien Covid-19 saat tiba di pos pemeriksaan IGD Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2020). Gubernur Anies Baswedan pada Sabtu pekan lalu mengatakan saat ini pasien terpapar Covid-19 dengan status Orang Tanpa Gejala atau OTG akan dirawat di RSD Wisma Atlet, sebanyak 1.740 pasien Covid-19 yang dirawat inap hingga Rabu, 16 September 2020.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban menilai, meski telah menggunakan alat pelindung diri (APD), para petugas pilkada masih tetap berisiko terpapar Covid-19 dari pasien, baik yang tengah dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri.

Zubairi berkaca pada banyaknya petugas medis yang tetap terpapar virus corona, sekalipun mereka telah menggunakan APD lengkap saat menjalankan tugasnya.

"Sudah terbukti banyak tenaga kesehatan yang pakai APD lengkap juga tetap tertular. Jadi kurang apalagi buktinya?" kata Zubairi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/12/2020).

Terlebih, kata dia, apabila petugas Pilkada mendatangi pasien bergejala berat hingga kritis. Hal itu menurutnya akan lebih berisiko.

Baca juga: KPU: Logistik Pilkada 2020 Sudah Terdistribusi Sampai ke Tingkat Desa

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Zubairi berpendapat, mekanisme mendatangi pasien Covid-19 saat Pilkada dinilai tidak tepat. Hal ini karena keluarga pasien pun tidak boleh masuk ke dalam ruang rawat inap untuk membesuk.

"Begini, pasien Covid-19 itu kan juga perlu dukungan psikososial dari keluarga. Tapi dalam kondisi Covid ini kan, tidak seimbang dengan risiko dari keluarga itu kalau sampai masuk. Lebih-lebih dengan petugas dari luar," ucapnya.

Oleh karena itu, Zubairi menyarankan agar hak suara pasien dapat diwakilkan perawat yang berjaga dan sudah terbiasa berada di ruang tersebut.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa sebagian pasien lainnya yaitu mereka yang bergejala ringan tetap punya hak untuk menggunakan suaranya dalam Pilkada 2020.

Maka, dia menyarankan agar pasien tetap dapat menyuarakan haknya dengan cara diwakilkan oleh perawat.

"Kami tidak ingin petugas Pilkada ikut terpapar. Jadi saya pikir lebih baik diwakilkan oleh orang yang biasa masuk ke dalam. Apakah itu perawat, atau dokter, ya pokoknya yang memang ada di ruangan itu. Jangan sampai membuat risiko orang lain tertular," tutur Zubairi.

Baca juga: Pilkada 2020 yang Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istimewanya Jaksa Pinangki: Tuntutan Ringan, Potongan Hukuman, dan Penundaan Eksekusi

Istimewanya Jaksa Pinangki: Tuntutan Ringan, Potongan Hukuman, dan Penundaan Eksekusi

Nasional
Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

Nasional
Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program 'Kita Jaga Kiai'

Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program "Kita Jaga Kiai"

Nasional
Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Nasional
PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

Nasional
Kejaksaan Anggap Tak Masalah Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Ada di Rutan

Kejaksaan Anggap Tak Masalah Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Ada di Rutan

Nasional
Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Ngabalin Bantah Anggapan Pemerintah Tak Punya Target Penanganan Pandemi

Ngabalin Bantah Anggapan Pemerintah Tak Punya Target Penanganan Pandemi

Nasional
Menteri PPPA Nilai Lembaga Keagamaan Berpengaruh Dukung Tumbuh Kembang Anak

Menteri PPPA Nilai Lembaga Keagamaan Berpengaruh Dukung Tumbuh Kembang Anak

Nasional
PPATK Luncurkan Platform Pertukaran Informasi Cegah Pendanaan Terorisme

PPATK Luncurkan Platform Pertukaran Informasi Cegah Pendanaan Terorisme

Nasional
Mengenal Agama Baha'i yang Dilindungi Konstitusi RI...

Mengenal Agama Baha'i yang Dilindungi Konstitusi RI...

Nasional
Wapres: Tingkatkan  Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Smart City

Wapres: Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Smart City

Nasional
Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Nasional
Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Nasional
Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X