KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Kompas.com - 05/12/2020, 19:15 WIB
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla. Dok. PMIKetua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Wakil Presiden RI ke-12 Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memanggil calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Permintaan itu untuk mengklarifikasi beredarnya rekaman suara Danny, berkaitan penangkapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Dalam rekaman tersebut, JK dituding sebagai dalang di balik penangkapan Edhy.

"Saya cuma mau bilang, salah apa Pak JK kepada Danny Pomanto, sehingga tega-teganya memfitnah seperti itu? Danny seperti tidak punya lagi sopan santun sedikit pun kepada sosok yang dihormati semua kalangan,” ujar Husain dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).

Ia juga menyinggung soal falsafah orang Bugis-Makassar terkait adat dan istiadat dalam menghormati orang tua.

Baca juga: Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

"Saya yakin kalau orang Bugis-Makassar tidak gampang mengumbar fitnah seperti itu, karena secara budaya dan agama tahu resikonya, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan,” sambung dia.

Ia juga menerangkan bahwa sejak tak lagi menjabat sebagai wakil presiden, JK lebih banya disibukkan dengan aktivitas sosial. Oleh karena itu, menurut dia, tidak masuk akal bila JK mengusik kehidupan orang lain. 

Lebih jauh, Husain menambahkan, Danny bakal berhadapan dengan hukum apabila terbukti rekaman tersebut merupakan suaranya.

"Danny tentu akan berhadapan dengan hukum. Apalagi melibatkan KPK, sehingga KPK pun perlu mengklarifikasi dan membersihkan dirinya dari tuduhan Danny Pomanto,” tegasnya.

Husain berpendapat, masalah yang diduga dimunculkan Danny menyangkut fitnah kepada JK, juga merendahkan KPK di tengah prestasinya menangkap Edhy Prabowo.

Baca juga: Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

"Danny telah mencederai kerja keras KPK. Yang tidak kalah bahayanya, Danny telah mengadu domba tokoh tokoh nasional. Yang bisa berdampak buruk terhadap hubungan hubungan antar elite yang selama ini berjalan baik,” bebernya.

Isi rekaman suara

Sebelumnya, beredar rekaman suara yang diduga merupakan suara Danny Pomanto di tengah publik. Rekaman itu diketahui memiliki durasi 1 menit 58 detik. 

Dilansir dari Kompas.tv suara tersebut tampak menjelaskan kepada lawan bicaranya mengenai OTT yang dilakukan KPK terhadap Edhy. Menurut orang yang berbicara, OTT itu merupakan pengalihan isu kepulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Berikut transkip isi rekaman tersebut:

Makanya kalau urusannya Edhy Prabowo ini, kalau Novel (Baswedan) yang tangkap, itu berarti JK (Jusuf Kalla). JK (dan) Anies tuh. Maksudnya kontrolnya di JK.

Artinya begini, dia sudah menyerang Prabowo. Yang kedua, nanti seolah-olah Pak Jokowi yang suruh, Prabowo dan Jokowi baku tabrak.

Ini kan politik saja. Terbaca ya. Kemudian mengalihkan (isu) Habib Rizieq. Ini mau digeser (isu) JK dan Habib Rizieq.

Baca juga: Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

JK yang main, karena JK yang paling diuntungkan dengan ini. Coba lihat siapa yang paling diuntungkan dengan tertangkapnya Edhy Prabowo? JK lagi dihantam, beralih ke Edhy Prabowo kan.

Kedua, Prabowo yang turun karena dianggap bahwa korupsi pade di sini, calon presiden to. Berarti Anies dan JK yang diuntungkan. Apalagi, dia mengkhianati Jokowi.

Jadi yang paling untung ini JK berarti. Chaplin yang untung. Jago memang mainnya. Tapi kalau kita hafal apa yang dia mau main ini.

Diakui

Sementara itu, Danny mengakui bahwa rekaman suara yang beredar adalah suaranya. 

Ia menerangkan, percakapan itu terjadi di kediamannya di Jalan Amiruddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

"Jadi itu adalah percakapan di dalam rumah saya. Dalam rumah saya orang rekam. Jadi sebenarnya itu adalah percakapan biasa, analisis politik dan hak setiap orang kan begitu. Sebenarnya saya korban ini," kata Danny seperti dilansir dari Tribun Makassar

Ia mengaku heran mengapa rekaman percakapannya dapat menyebar ke publik. Sebab, percakapan tersebut bersifat pribadi.

Namun, ia mengaku bahwa dampak dari tersebarnya rekaman percakapan itu terhadap dirinya tidak ada. Sebab, obyek pembahasannya merupakan ranah nasional. 

Baca juga: Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Meski begitu, ia merasa dirugikan dengan beredarnya rekaman percakapan tersebut.

"Karena itu kan penyebaran dan saya merasa dirugikan. Kan saya dibenturkan dengan orang lain. Orang punya hak untuk punya pendapat dalam rumah saya sendiri, rumah saya itu," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X