Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/12/2020, 19:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Wakil Presiden RI ke-12 Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Permintaan itu untuk mengklarifikasi beredarnya rekaman suara Danny, berkaitan penangkapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Dalam rekaman tersebut, JK dituding sebagai dalang di balik penangkapan Edhy.

"Saya cuma mau bilang, salah apa Pak JK kepada Danny Pomanto, sehingga tega-teganya memfitnah seperti itu? Danny seperti tidak punya lagi sopan santun sedikit pun kepada sosok yang dihormati semua kalangan,” ujar Husain dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).

Ia juga menyinggung soal falsafah orang Bugis-Makassar terkait adat dan istiadat dalam menghormati orang tua.

Baca juga: Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

"Saya yakin kalau orang Bugis-Makassar tidak gampang mengumbar fitnah seperti itu, karena secara budaya dan agama tahu resikonya, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan,” sambung dia.

Ia juga menerangkan bahwa sejak tak lagi menjabat sebagai wakil presiden, JK lebih banya disibukkan dengan aktivitas sosial. Oleh karena itu, menurut dia, tidak masuk akal bila JK mengusik kehidupan orang lain. 

Lebih jauh, Husain menambahkan, Danny bakal berhadapan dengan hukum apabila terbukti rekaman tersebut merupakan suaranya.

"Danny tentu akan berhadapan dengan hukum. Apalagi melibatkan KPK, sehingga KPK pun perlu mengklarifikasi dan membersihkan dirinya dari tuduhan Danny Pomanto,” tegasnya.

Husain berpendapat, masalah yang diduga dimunculkan Danny menyangkut fitnah kepada JK, juga merendahkan KPK di tengah prestasinya menangkap Edhy Prabowo.

Baca juga: Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

"Danny telah mencederai kerja keras KPK. Yang tidak kalah bahayanya, Danny telah mengadu domba tokoh tokoh nasional. Yang bisa berdampak buruk terhadap hubungan hubungan antar elite yang selama ini berjalan baik,” bebernya.

Isi rekaman suara

Sebelumnya, beredar rekaman suara yang diduga merupakan suara Danny Pomanto di tengah publik. Rekaman itu diketahui memiliki durasi 1 menit 58 detik. 

Dilansir dari Kompas.tv suara tersebut tampak menjelaskan kepada lawan bicaranya mengenai OTT yang dilakukan KPK terhadap Edhy. Menurut orang yang berbicara, OTT itu merupakan pengalihan isu kepulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Berikut transkip isi rekaman tersebut:

Makanya kalau urusannya Edhy Prabowo ini, kalau Novel (Baswedan) yang tangkap, itu berarti JK (Jusuf Kalla). JK (dan) Anies tuh. Maksudnya kontrolnya di JK.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com