Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Langsung Berhentikan Edhy Prabowo, Tunggu Reshuffle Kabinet?

Kompas.com - 03/12/2020, 11:21 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo memiliki penyikapan yang berbeda kala Edhy Prabowo yang merupakan menteri dari Partai Gerindra tersandung kasus korupsi izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Edhy diduga menerima suap terkait izin ekspor bibit lobster senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS melalui PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Meskipun Edhy Prabowo telah menyampaikan surat pengunduran diri pada 26 November, hingga seminggu berselang, Jokowi belum menunjuk orang nomor satu di KKP.

Artinya, surat pengangkatan untuk Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan masih berlaku.

Baca juga: Edhy Prabowo Mengundurkan Diri dari Kabinet, KKP Tunggu Keputusan Jokowi

Saat ini jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh menteri ad interim yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim dijabat oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

Hal tersebut berbeda saat menteri dari Partai Golkar yakni Idrus Marham terjerat kasus korupsi. Idrus yang kala itu menjabat Menteri Sosial langsung mengundurkan diri.

Idrus didakwa terlibat dalam kasus suap pada proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Usai menerima surat pengunduran diri Idrus, di hari yang sama pada 24 Agustus 2018, Jokowi langsung menunjuk penggantinya yakni Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca juga: Idrus Marham Mundur dari Menteri Sosial

Adapun Jokowi tak menunjuk menteri pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi secara tetap usai kader PKB itu mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imam mengundurkan diri pada 19 September 2019.

Imam saat itu terlibat dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

Jokowi hanya menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Menpora yakni Hanif Dhakiri. Hanif saat itu juga menjabat Menteri Tenaga Kerja.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tunjuk Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora

Kendati demikian Jokowi memiliki alasan kuat untuk tak menunjuk pengganti Imam yang permanen.

Sebabnya, saat itu Jokowi telah ditetapkan sebagai pemenang sah Pilpres 2019 bersama Ma’ruf Amin dan akan dilantik pada 20 Oktober.

Halaman:


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com