JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo memiliki penyikapan yang berbeda kala Edhy Prabowo yang merupakan menteri dari Partai Gerindra tersandung kasus korupsi izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Edhy diduga menerima suap terkait izin ekspor bibit lobster senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS melalui PT Aero Citra Kargo (PT ACK).
Meskipun Edhy Prabowo telah menyampaikan surat pengunduran diri pada 26 November, hingga seminggu berselang, Jokowi belum menunjuk orang nomor satu di KKP.
Artinya, surat pengangkatan untuk Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan masih berlaku.
Baca juga: Edhy Prabowo Mengundurkan Diri dari Kabinet, KKP Tunggu Keputusan Jokowi
Saat ini jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh menteri ad interim yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim dijabat oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).
Hal tersebut berbeda saat menteri dari Partai Golkar yakni Idrus Marham terjerat kasus korupsi. Idrus yang kala itu menjabat Menteri Sosial langsung mengundurkan diri.
Idrus didakwa terlibat dalam kasus suap pada proyek pembangunan PLTU Riau-1.
Usai menerima surat pengunduran diri Idrus, di hari yang sama pada 24 Agustus 2018, Jokowi langsung menunjuk penggantinya yakni Agus Gumiwang Kartasasmita.
Baca juga: Idrus Marham Mundur dari Menteri Sosial
Adapun Jokowi tak menunjuk menteri pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi secara tetap usai kader PKB itu mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Imam mengundurkan diri pada 19 September 2019.
Imam saat itu terlibat dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.
Jokowi hanya menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Menpora yakni Hanif Dhakiri. Hanif saat itu juga menjabat Menteri Tenaga Kerja.
Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tunjuk Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora
Kendati demikian Jokowi memiliki alasan kuat untuk tak menunjuk pengganti Imam yang permanen.
Sebabnya, saat itu Jokowi telah ditetapkan sebagai pemenang sah Pilpres 2019 bersama Ma’ruf Amin dan akan dilantik pada 20 Oktober.
Karena berdekatan dengan penyusunan kabinet yang baru maka Jokowi hanya menunjuk Plt Menpora untuk menggantikan tugas Imam yang sebentar lagi selesai.
Tunggu reshuffle kabinet?
Menanggapi perbedaan penyikapan Jokowi tersebut, pengamat politik centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai Presiden menunggu momen yang tepat untuk sekaligus merombak (reshuffle) kabinetnya.
Baca juga: Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo
Saat ditanya apakah penundaan penunjukkan penggati Edhy dalam waktu dekat terjadi lantaran Jokowi khawatir terjadinya ketidakstabilan di kabinet, Kristiadi menilai hal itu tak jadi pertimbangan presiden.
Sebab, kata dia, bisa saja Jokowi langsung menunjuk kader Gerindra lainnya untuk menggantikan Edhy. Ia meyakini penunjukkan kader Gerindra lainnya cukup untuk menjaga stabilitas politik di kabinet.
Namun, hal tersebut tak dilakukan lantaran menurutnya penujukkan pengganti Edhy akan dibarengi dengan perombakan kabinet secara keseluruhan
Karena itu ia menilai penundaan Jokowi menunjuk pengganti Edhy bukan disebabkan oleh pengistimewaan menteri dari Gerindra yang dulunya merupakan rival politik di Pilpres 2019.
Baca juga: Jokowi Marah dan Ancaman Reshuffle Kabinet
Menurut Kristiadi, Presiden Jokowi sudah menujukkan sejumlah tanda akan merombak kabinetnya dalam waktu dekat.
Kata dia, yang paling terlihat ialah Jokowi kerap marah kepada para menterinya lantaran tak becus bekerja di tengah pandemi Covid-19.
Hal yang paling sering ditegur Jokowi ialah penyerapan anggaran yang masih minim dan juga penegakkan protokol kesehatan yang masih lemah. Kedua hal tersebut memperparah penanganan Covid-19 baik dari sisi kesehatan dan ekonomi.
“Presiden tentunya sudah melihat kinerja para menterinya dalam setahun ini dan sudah mengetahui mana menterinya yang kompeten dan tidak,” kata Kristiadi saat dihubungi, Kamis (3/12/2020).
“Makanya momen pegantian ini (penunjukkan pengganti Edhy) juga kemungkinan berbarengan dengan reshuffle kabinet (secara keseluruhan),” ucap dia.
Baca juga: KSP Sebut Presiden Jokowi Segera Menunjuk Pengganti Edhy Prabowo
Kepala Staf Presiden Moeldoko belum mau memberikan jawaban mengenai sosok calon pengganti Edhy Prabowo.
Moeldoko tak mempersoalkan jika masyarakat berspekulasi terkait hal ini. Tetapi, ia tetap meminta publik menunggu hingga tiba saatnya pemerintah mengumumkan pengganti Edhy.
"Haknya masyarakat untuk berspekulasi, tapi tunggu saatnya. Jawabannya, tunggu saatnya," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Ketika ditanya apakah pengumuman menteri pengganti Edhy akan dilakukan bersamaan dengan reshuffle kabinet, Moeldoko enggan menjawab secara rinci.
Ia juga tak memberikan jawaban tegas apakah sosok pengganti Edhy masih berasal dari Partai Gerindra atau justru kalangan profesional.
"Itu tunggu saatnya," katanya sambil tertawa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.