Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Akibat Pandemi Covid-19, Program Sejuta Rumah Tahun 2020 Belum Tercapai

Kompas.com - 03/12/2020, 11:09 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, akibat pandemi Covid-19, Program Sejuta Rumah (PSR) tahun 2020 masih jauh dari target.

Ia mengatakan, per 16 November 2020, program tersebut baru mencapai sekitar 600.000 unit rumah yang dibangun.

"Khusus tahun ini, dikarenakan pandemi Covid-19, realisasi program Sejuta Rumah per 16 November 2020 baru mencapai 667.554 unit rumah," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di acara Rapat kerja Nasional (Rakernas) Real Estate Indonesia (REI) secara virtual, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Lanjutkan Program Sejuta Rumah, Jokowi Naikkan Kuota FLPP

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri atas 75 persen rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 25 persen rumah untuk non-MBR.

Akibat pandemi itu pula, kata Ma'ruf, rencana capaian REI untuk membangun 239.109 unit rumah bagi MBR belum mencapai target.

"Karena pandemi ini pula, rencana capaian REI membangun 239.109 unit rumah untuk MBR mungkin belum mencapai target," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, sejak diresmikan Presiden RI pada tahun 2015, Program Satu Juta Rumah sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 5,4 juta unit.

"Lebih dari 70 persen dari jumlah tersebut dinikmati oleh golongan MBR," kata dia.

Baca juga: Wapres: 2018, Indonesia Masih Jadi Konsumen Terbesar Produk Halal Dunia

Ma'ruf mengatakan, upaya pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan rumah bagi rakyat masih panjang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah keluarga di Indonesia yang memiliki rumah sebesar 80,07 persen.

Sisanya, mereka tinggal dengan cara menyewa rumah, menumpang di rumah kerabat, bahkan hidup nomaden.

"Karena itulah, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk sektor properti," kata dia.

Baca juga: Wapres Sebut UMKM Jadi Salah Satu Prioritas Pengembangan Ekonomi Syariah

Dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2021, ujar Ma'ruf, pemerintah telah mengalokasikan pembiayaan perumahan sebesar Rp 30 triliun.

Jumlah tersebut antara lain untuk skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com