KPU Ingatkan Pemilih Tak Buat Dokumentasi Saat di Bilik Suara

Kompas.com - 02/12/2020, 17:29 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Ilham Saputra mengingatkan pemilih agar tidak mendokumentasikan hak pilihnya di Pilkada 2020 dalam bilik suara.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan aturan Pasal 39 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara," kata Ilham dalam Sosialisasi secara daring Peraturan KPU dengan Satu Pasangan Calon dan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Tahun 2020, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Meski Tak Diwajibkan, Bawaslu Bali Berharap Saksi Paslon di Pilkada Jalani Rapid Test

Menurut Ilham, pada Pemilu 2019, banyak masyarakat yang mendokumentasikan proses pemilihanya di bilik suara dan mengunggahnya ke media sosial.

Padahal, menurut dia, penyaluran suara bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan.

"Karena ini adalah rahasia dalam mengajukan pemilihan," ujar dia.

Adapun pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sepakat akan melaksanakan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.

Pada tanggal 4 hingga 6 September lalu, KPU menyelenggarakan pendaftaran peserta Pilkada.

Pada Rabu, (23/9/2020), KPU menggelar penetapan pasangan calon kepala daerah.

Hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Baca juga: Tak Masuk DPT, Pemilih Tetap Bisa Gunakan Hak Suara di Pilkada 2020 dengan Bawa E-KTP atau Suket

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

Nasional
Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Nasional
426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X