Selain secara Digital, Pendaftaran Vaksin Covid-19 Mandiri Bisa Manual

Kompas.com - 02/12/2020, 07:59 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Milenial Fest Conference 2020, yang disiarkan secara virtual, Sabtu (15/8/2020). (Tangkapan Layar) KOMPAS.com/ELSA CATRIANAMenteri BUMN Erick Thohir dalam acara Milenial Fest Conference 2020, yang disiarkan secara virtual, Sabtu (15/8/2020). (Tangkapan Layar)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan dua skema pendaftaran untuk peserta vaksin Covid-19 kategori mandiri.

Pendaftaran vaksin ini dilakukan melalui dua skema, yakni lewat digitalisasi dan manual.

"Satu memang melalui apps, tapi juga bisa melalui website," ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam webinar bertajuk 'Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19', yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (1/12/2020).

Dalam pendaftaran secara digital ini, Kementerian BUMN menugaskan PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Bio Farma untuk melakukan pendataan masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin Covid-19 secara mandiri.

Baca juga: Erick Thohir Masih Tunggu Keputusan Menkes Terkait Pembukaan Pendaftaran Vaksin Mandiri

Sementara itu, pemerintah akan melibatkan TNI-Polri dalam mendata masyarakat yang ingin mendaftar secara manual.

Masuknya skema pendaftaran manual ini juga sekaligus sebagai langkah antisipasi apabila terdapat daerah yang mengalami kesulitan mengakses internet.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ingat, dari awal kita sampaikan bahwa kita bekerjasama dengan TNI-Polri. Karena itu, yang memang ada kesuliatan, keterbatasan melakukan digital, kita melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas sejak awal," kata Erick.

"Dengan itu, yang namanya manual bisa juga diproaktifkan dari TNI-Polri," sambung Erick.

Dalam pendaftaran mandiri ini, pemerintah juga bisa merujuk data bases yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Dapat Jatah 465.036 Dosis Vaksin Covid-19, Kaltara Mulai Siapkan Tenaga Vaksinator

Dari data Disdukcapil dan BPJS Kesehatan, pemerintah juga bisa melakukan pemetaan terhadap wilayah yang sekiranya sulit tersentuh.

"Database-nya dari awal sudah kita ketahui, kan ada data Disdukcapil, data BPJS Kesehatan. Kita bisa melihat mapping-nya, titik-titik mana yang ada kesulitan," ungkap Erick.

Sejauh ini, Kementerian BUMN sendiri masih menunggu keputusan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait pembukaan pendaftaran vaksin Covid-19 kategori mandiri.

"Untuk pendaftaran, kita sedang menunggu keputusan dari Pak Menkes kapan pendaftaran ini dimulai dibuka, tetapi tadi sudah disampaikan pendaftaran yang namanya dari mandiri kita buttom up, kita terbuka," imbuh Erick.

Diketahui, pemerintah berencana mendistribusikan vaksin Covid-19 pada Desember 2020.

Baca juga: Kemenkes: Pemerintah Sedang Susun Skema Pembiayaan Vaksin Covid-19

Saat ini pemerintah melakukan pengembangan vaksin melalui PT Bio Farma yang bekerja sama dengan perusahaan asal China Sinovac Biotech.

Vaksin tersebut saat ini sudah melalui uji klinis fase tiga.

Hasilnya, sejauh ini diketahui aman dan tidak menunjukkan efek samping.

Rencananya, vaksin Sinovac juga akan segera didistribusikan pemerintah karena telah mendapat predikat aman dalam pengujiannya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengembangkan vaksin Merah Putih yang dilakukan sejumlah institusi penelitian dan perguruan tinggi dalam negeri. Vaksin tersebut saat ini masih dilakukan uji klinis.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Perubahan UUD 1945 dan Pancasila

Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Perubahan UUD 1945 dan Pancasila

Nasional
Menilik Lagi Pernyataan Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode yang Menampar Mukanya

Menilik Lagi Pernyataan Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode yang Menampar Mukanya

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Presiden Soekarno Wafat...

Hari Ini dalam Sejarah, Presiden Soekarno Wafat...

Nasional
Soal Presiden 3 Periode, Wakil Ketua DPR: Tak Urgen, yang Mendesak Tekan Kasus Covid-19

Soal Presiden 3 Periode, Wakil Ketua DPR: Tak Urgen, yang Mendesak Tekan Kasus Covid-19

Nasional
Antisipasi Penyebaran Covid-19, KPK Gelar Tes Antigen Seluruh Pegawai

Antisipasi Penyebaran Covid-19, KPK Gelar Tes Antigen Seluruh Pegawai

Nasional
Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Nasional
Keterlibatan Lima Lembaga soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dipertanyakan

Keterlibatan Lima Lembaga soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dipertanyakan

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Nasional
Ucapan dan Doa Ultah ke-60 Jokowi, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Ucapan dan Doa Ultah ke-60 Jokowi, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Nasional
Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Nasional
Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Nasional
Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Nasional
Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X