Kompas.com - 01/12/2020, 18:08 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (17/7/2020). ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang pihak swasta mengimpor vaksin Covid-19 karena khawatir akan menimbulkan kebingungan masyarakat.

"Kenapa? Kalau terlalu banyak distribusi yang tidak terkontrol, ditakutkan nanti waktu vaksinasi terjadi kebingungan berbagai macam jenis vaksin, merek-merek, harganya juga berbeda-beda," ujar Erick dalam webinar bertajuk Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19, yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Pemerintah Bebaskan Pajak dan Bea Masuk Impor Vaksin Covid-19

Erick menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020, keputusan jenis vaksin, harga, hingga pendistribusian berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan.

"Memang di tahap satu ini, di tahun pertama melakukan vaksinasi ini, kenapa Perpres 99 sendiri mengkonsolidasikan semua di bawah Kemenkes, baik keputusan jenis vaksin, distribusi, dan harga. Kebetulan Kemenkes meminta kami yang vaksin mandiri," kata Erick.

Erick mengatakan, pemerintah dalam posisi aman sekalipun tanpa keterlibatan pihak swasta dalam mendatangkan vaksin Covid-19.

"Kebetulan pemerintah mengambil posisi hari ini aman," ucap Erick.

Baca juga: Impor Vaksin dari China, Erick Thohir: Bio Farma Bukan Tukang Jahit

 

Namun, kata Erick, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menggandeng swasta dalam mendatangkan vaksin dari luar negeri.

Misalnya, pada 2022 atau 2023 ketika mayoritas penduduk Indonesia sudah menjalani program vaksinasi.

"Bukan tidak mungkin nanti keterlibatan swasta dilebihkan, yaitu misalnya bisa mengimpor vaksin sendiri dengan berbagai merek," ucap Erick.

"Tetapi tentu pada step awal untuk mengurangi kebingungan ini, coba kita jaga," tutur dia.

Baca juga: Kemenkes: Pemerintah Sedang Susun Skema Pembiayaan Vaksin Covid-19

 

Diketahui, pemerintah berencana mendistribusikan vaksin Covid-19 pada Desember 2020. Saat ini pemerintah melakukan pengembangan vaksin melalui PT Bio Farma yang bekerja sama dengan perusahaan asal China Sinovac Biotech.

Vaksin tersebut saat ini sudah melalui uji klinis fase tiga. Hasilnya, sejauh ini diketahui aman dan tidak menunjukkan efek samping.

Rencananya, vaksin Sinovac juga akan segera didistribusikan pemerintah karena telah mendapat predikat aman dalam pengujiannya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengembangkan vaksin Merah Putih yang dilakukan sejumlah institusi penelitian dan perguruan tinggi dalam negeri. Vaksin tersebut saat ini masih dilakukan uji klinis.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Nasional
Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Nasional
BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

Nasional
Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Nasional
Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Nasional
LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

Nasional
Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X