Kompas.com - 01/12/2020, 18:08 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (17/7/2020). ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang pihak swasta mengimpor vaksin Covid-19 karena khawatir akan menimbulkan kebingungan masyarakat.

"Kenapa? Kalau terlalu banyak distribusi yang tidak terkontrol, ditakutkan nanti waktu vaksinasi terjadi kebingungan berbagai macam jenis vaksin, merek-merek, harganya juga berbeda-beda," ujar Erick dalam webinar bertajuk Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19, yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Pemerintah Bebaskan Pajak dan Bea Masuk Impor Vaksin Covid-19

Erick menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020, keputusan jenis vaksin, harga, hingga pendistribusian berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan.

"Memang di tahap satu ini, di tahun pertama melakukan vaksinasi ini, kenapa Perpres 99 sendiri mengkonsolidasikan semua di bawah Kemenkes, baik keputusan jenis vaksin, distribusi, dan harga. Kebetulan Kemenkes meminta kami yang vaksin mandiri," kata Erick.

Erick mengatakan, pemerintah dalam posisi aman sekalipun tanpa keterlibatan pihak swasta dalam mendatangkan vaksin Covid-19.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kebetulan pemerintah mengambil posisi hari ini aman," ucap Erick.

Baca juga: Impor Vaksin dari China, Erick Thohir: Bio Farma Bukan Tukang Jahit

 

Namun, kata Erick, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menggandeng swasta dalam mendatangkan vaksin dari luar negeri.

Misalnya, pada 2022 atau 2023 ketika mayoritas penduduk Indonesia sudah menjalani program vaksinasi.

"Bukan tidak mungkin nanti keterlibatan swasta dilebihkan, yaitu misalnya bisa mengimpor vaksin sendiri dengan berbagai merek," ucap Erick.

"Tetapi tentu pada step awal untuk mengurangi kebingungan ini, coba kita jaga," tutur dia.

Baca juga: Kemenkes: Pemerintah Sedang Susun Skema Pembiayaan Vaksin Covid-19

 

Diketahui, pemerintah berencana mendistribusikan vaksin Covid-19 pada Desember 2020. Saat ini pemerintah melakukan pengembangan vaksin melalui PT Bio Farma yang bekerja sama dengan perusahaan asal China Sinovac Biotech.

Vaksin tersebut saat ini sudah melalui uji klinis fase tiga. Hasilnya, sejauh ini diketahui aman dan tidak menunjukkan efek samping.

Rencananya, vaksin Sinovac juga akan segera didistribusikan pemerintah karena telah mendapat predikat aman dalam pengujiannya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengembangkan vaksin Merah Putih yang dilakukan sejumlah institusi penelitian dan perguruan tinggi dalam negeri. Vaksin tersebut saat ini masih dilakukan uji klinis.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dedikasi Toeti Heraty: Guru Besar, Penyair, dan Pendiri Jurnal Perempuan

Dedikasi Toeti Heraty: Guru Besar, Penyair, dan Pendiri Jurnal Perempuan

Nasional
Mengenang Sosok Toeti Heraty: Profesor, Penyair, hingga Demonstran

Mengenang Sosok Toeti Heraty: Profesor, Penyair, hingga Demonstran

Nasional
Survei SMRC: Jika Pileg Digelar Sekarang, PDI-P Raih Suara Tertinggi

Survei SMRC: Jika Pileg Digelar Sekarang, PDI-P Raih Suara Tertinggi

Nasional
YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

Nasional
Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Nasional
Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X