Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Kompas.com - 01/12/2020, 22:51 WIB
Lahar panas Gunung Semeru menerjang aliran Sungai Besuk Kobokan, Selasa (1/12/2020). TRIBUNJATIM.COM/TONNY HLahar panas Gunung Semeru menerjang aliran Sungai Besuk Kobokan, Selasa (1/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta, pemerintah sigap dan cermat melakukan mitigasi dan penanganan bencana alam di sejumlah daerah.

Puan menegaskan, langkah mitigasi penting dilakukan untuk mengurangi jumlah korban sekaligus penanganan dampak bencana alam tetap memperhatikan protokol kesehatan.

"Kami dapat merasakan duka yang dirasakan warga di beberapa daerah yang menjadi korban atau terdampak bencana alam ini," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Beberapa gunung berapi diketahui menunjukkan peningkatan aktivitas, di antaranya adalah Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Ile Lewotolok di NTT. Hal tersebut menyebabkan ribuan warga di sekitar kedua gunung tersebut mengungsi.

Selain itu, terjadi juga banjir di Ciemas, Sukabumi; banjir dan longsor di Simalungun, Sumatra Utara; serta daerah rawan bencana longsor dan banjir, seperti di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dan daerah lainnya.

Baca juga: Status Tanggap Darurat Bencana Merapi di Sleman Diperpanjang hingga Akhir Desember

Berdasarkan hal tersebut, Puan meminta, pemerintah pusat harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengoptimalkan kewaspadaan, menentukan langkah mitigasi, dan penanganan dampak bencana.

Menurut Puan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus terus berkoordinasi untuk menyiapkan pengungsian dan logistik bagi pengungsi.

"DPR RI meminta pemerintah daerah yang wilayahnya terjadi bencana atau rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan, perkuat koordinasi agar mitigasi dan penanganan bencana dapat dilakukan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan berharap, masyarakat yang menjadi korban bencana mendapat asupan nutrisi yang cukup di pengungsian dan mendapatkan pendamping psikologis untuk proses pemulihan trauma.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X