Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Kapolri Diharapkan Tegas dan Tegakkan Hukum Berkeadilan Restoratif

Kompas.com - 01/12/2020, 14:35 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan, calon Kapolri ideal adalah sosok yang tegas dan mampu mengembangkan penerapan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif.

Selain itu, calon Kapolri diharapkan meneruskan reformasi birokrasi dan profil anggota Polri yang profesional, modern, dan terpercaya (promoter).

"Kapolri mendatang kami harapkan yang selain tegas, tidak tajam ke bawah atau kelompok tertentu tapi tumpul ke atas atau kelompok lainnya. Serta mampu mengembangkan penerapan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif," kata Arsul saat dihubungi, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Pimpinan Komisi III: Rekam Jejak Calon Kapolri Harus Bagus

Kendati demikian, Arsul mengatakan soal calon Kapolri merupakan hak presiden untuk memilih. DPR hanya memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan presiden.

Ia pun tak mau berandai-andai soal siapa sosok yang paling tepat menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Arsul yakin Presiden Joko Widodo akan betul-betul mempertimbangkan rekam jejak calon Kapolri yang diajukan ke DPR.

"Kami yang di DPR ya menunggu saja siapa yang nanti dikirim oleh presiden untuk mendapat persetujuan DPR sebagai Kapolri," ucapnya.

Baca juga: Kompolnas Sebut Semua Perwira Tinggi Polisi Punya Kesempatan Sama Jadi Kapolri

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta mengatakan, kriteria ideal calon Kapolri ialah seorang yang jujur dan memiliki simpati tinggi. Ia juga harus pintar serta berani bersikap tegas.

"Harus pintar, karena akan mengurus Indonesia yang sangat luas dengan problem yang komplek dan jumlah anggota yang banyak. Berani bersikap tegas menegakkan hukum di tengah hiruk pikuk demokrasi pada saat ini," kata Wayan.

Selain itu, Wayan menyebut seorang calon Kapolri harus memiliku kekuatan untuk membangun jaringan dengan menjaga kerukunan masyarakat.

Kemampuan menjalin komunikasi yang baik dengan institusi TNI juga menjadi salah satu kriteria lainnya.

Baca juga: Ini Sejumlah Jenderal Bintang Tiga yang Dinilai Berpeluang Gantikan Kapolri Idham Azis

Berikutnya, mampu mengorganisasi jajaran di bawahnya dengan baik, terutama Kapolda dan Kapolres agar dapat mendengar aspirasi masyarakat dan tokoh masyarakat secara sungguh-sungguh. Juga memiliki loyalitas kepada masyarakat dan pemerintah.

"Loyalitas yang tinggi kepada masyarakat dan pemerintah, yang bermuara pada terjaganya keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia," ujar Wayan.

Kapolri Jenderal Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai sejumlah nama menjadi calon kuat pengganti Idham Azis.

Nama itu antara lain Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, dan Kabaharkam Komjen Agus Andrianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com