Kompolnas Sebut Semua Perwira Tinggi Polisi Punya Kesempatan Sama Jadi Kapolri

Kompas.com - 01/12/2020, 09:47 WIB
Ketua Tim Investigasi TGPF Intan Jaya Benny Mamoto. KRISTIANTO PURNOMOKetua Tim Investigasi TGPF Intan Jaya Benny Mamoto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) Benny Mamoto menilai semua perwira tinggi (pati) Polri yang memenuhi syarat berkesempatan untuk menjadi Kapolri.

Saat ini, bursa calon pengganti Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis sedang ramai dibicarakan. Diketahui, Idham akan memasuki masa pensiun pada akhir Januari 2021.

"Semua punya kesempatan yang sama sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan," ungkap Benny dalam program AIMAN yang ditayangkan KompasTV, Senin (30/11/2020) malam.

Benny menuturkan, Kompolnas bertugas memberi pertimbangan kepada presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian kapolri.

Baca juga: Tak Lagi Berpeluang Kuat Calon Kapolri, Irjen Nana Sudjana Dinilai Jadi Korban Adanya Kerumunan

Maka dari itu, Kompolnas pun akan mengumpulkan data dan menggodok nama pati Polri yang memenuhi syarat untuk diajukan ke presiden.

Sejumlah hal yang menjadi pertimbangan adalah calon Kapolri harus berpangkat komisaris jenderal atau berbintang tiga serta rekam jejak selama karirnya.

Namun, Benny mengungkapkan, agama yang dianut seorang calon Kapolri tidak menjadi pertimbangan. Sebab, UU Polri tak mengatur perihal agama yang dianut Kapolri.

"Dengan lahirnya UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 di situ diatur bagaimana pencalonan seseorang untuk menjadi Kapolri. Kemudian juga bicara rekam jejak, bicara jenjang kepangkatan. Iya (bintang tiga)," tuturnya.

Baca juga: IPW Sebut Geng-geng di Polri Hanya Muncul Jelang Bursa Pencalonan Kapolri

"Kemudian juga bicara karir. Ini menjadi catatan sendiri, kami harus mengumpulan rekam jejaknya bagaimana, pernah penugasan di bidang apa saja, ini penting karena seorang kapolri harus mampu me-manage semua bidang," sambung dia.

Kompolnas pun menyerap aspirasi publik, tokoh masyarakat, hingga dari para junior yang nanti akan dipimpin oleh calon Kapolri tersebut.

Bicara soal kriteria, Kompolnas menilai seorang Kapolri harus berpikir strategis, berani, serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan publik.

"Perlu seorang pimpinan yang punya pemikiran strategis, berani, tegas, bisa menjadi tauladan buat anggotanya. Kemudian juga mampu berkomunikasi kepada publik ketika menyampaikan pesan-pesan, termasuk mampu bersinergi dengan instansi lain, dengan TNI dan sebagainya," ucap Benny.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi

Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi

Nasional
Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X