Kompas.com - 30/11/2020, 23:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR bersama pemerintah kembali mengagendakan rapat membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi, Senin (30/11/2020).

Dalam rapat hari ini, pembahasan DIM terkait dengan hak-hak pemilik subyek data.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari. Sementara itu, pihak pemerintah diwakili Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel A Pangerapan.

Baca juga: Bentuk Panja, Komisi I dan Pemerintah Segera Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

Beberapa DIM yang dibahas antara lain soal pemrosesan data otomatis terkait profil seseorang (profiling) dan pemrosesan melalui mekanisme pseudonim (samaran).

Ada delapan DIM yang dibahas DPR dan pemerintah hari ini. "Hari ini kita menyelesaikan sampai DIM nomor 52," kata Kharis.

Ada satu DIM yang ditunda pembahasannya yaitu terkait pemrosesan data pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu.

Sempat ada perdebatan beberapa fraksi dan akhirnya diminta agar ada penelusuran lebih lanjut mengenai hal tersebut.

"Terkait ketentuan pemrosesan melalui mekanisme pseudonim (samaran) juga diajukan pemerintah sebagai kewajiban dari pengendali saja dan bukan hak subyek data. Kami berpendapat hal ini membutuhkan penelusuran lebih lanjut, sehingga pasal ini disepakati untuk ditunda," kata anggota Komisi I DPR Christina Aryani.

Baca juga: IDA Gandeng ABDI Bahas Pentingnya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Ia memastikan, Panitia Kerja (Panja) RUU Perlindungan Data Pribadi berupaya memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan subyek data.

"Menjadi perhatian kami di Panja untuk membentuk undang-undang yang sanggup melindungi segenap kepentingan subjek data pribadi dan memberikan kepastian hukum," kata dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Nasional
Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

Nasional
UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

Nasional
Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Nasional
Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Nasional
Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Nasional
Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Nasional
Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Nasional
Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Nasional
Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Nasional
KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

Nasional
PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.