Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/11/2020, 08:44 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KAPOLRI Jenderal Idham Aziz, akan segera memasuki masa pensiun pada Januari 2021 nanti. Meski bisa diperpanjang, tapi peluang untuk pergantian terbuka lebar.

Beberapa bulan terakhir aroma pemanasan sudah terjadi. Transparansi alias keterbukaan di level tinggi hingga jenderal terjerat hukuman jadi pemandangan.

Keterbukaan pertama adalah pernyataan Kapolri sendiri. Jenderal Idham Aziz mengatakan, meski tetap kompak tapi ada api dalam sekam di tingkat petinggi Polri.

Pernyataan ini disampaikan Jenderal Idham pada peringatan HUT Bhayangkara ke-74 tanggal 1 Juli 2020 lalu. Idham menyampaikan ini terkait topik pergantian pucuk pimpinan tertinggi, Kapolri.

Awalnya, Idham menguraikan penilaian publik terhadap Polri yang hasilnya apresiatif. Apresiasi positif publik terhadap Polri cukup menantang untuk terus dipertahankan. Ada 82 persen publik yang memiliki persepsi polisi berkinerja baik.

Namun sesekali, Idham menyisipkan gurauan soal bursa Kapolri dalam pidatonya.

"Semakin ke depan nanti itu semakin tajam itu. Ini baru Juli. Agustus nanti (bulan) ber, ber, ber itu sudah semakin tajam. Kalau kayak lagunya Bimbo, tajam tak bertepi," canda Idham di depan para pejabat kepolisian.

"Tapi saya kira ini bukan di Polri," kata dia lagi.

"Polisi di Indonesia itu saya lihat kompak-kompak sih, tapi kayak api dalam sekam," kata Idham.

Apa yang disampaikan Idham terbukti. Pada bulan ber, ber, ini berbagai kejadian terjadi.

Ada kasus yang menjerat pejabat Bareskrim Polri. Kepala Biro Koordinator Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Karo Korwas PPNS) Brigjen Pol Prasetijo Utomo tersandung kasus dugaan suap hingga pembuatan surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra.

Ada juga kasus Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang didakwa soal suap penerimaan uang untuk penghapusan Red Notice Djoko Tjandra.

Keduanya kini tengah menjalani persidangan.

Kasus di atas awalnya mengemuka lewat screen shot alias tangkapan layar pembicaraan antara Djoko Tjandra dan pengacara Anita Kolopaking yang tersebar. Misterinya, siapa yang bisa melakukan itu dan kenapa pula menyebarkannya?

Kasus berikutnya adalah kerumunan simpatisan Rizieq Shihab, yang berujung pada pencopotan dua Kapolda, Irjen Pol Nana Sudjana dan Irjen Pol Rudy Sufahriadi. Masing- masing Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com