Kompas.com - 28/11/2020, 14:32 WIB
Presiden RI, Joko Widodo memperkenalkan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPresiden RI, Joko Widodo memperkenalkan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Kebijakan Publik dari Universitas Nasional, Chazali Situmorang mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, tugas staf khusus menteri adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri.

Stafsus bertanggung jawab kepada menteri dan karena itu Chazali menyatakan tugas seorang stafsus lebih banyak di belakang layar.

"Karena itu sebetulnya stafus lebih banyak harusnya di belakang layar," kata Chazali dalam diskusi daring Perspektif Indonesia, Sabtu (28/11/2020).

Baca juga: Saat Surat Perintah Stafsus Milenial Dikritik Ombudsman

Kendati begitu, dia melihat saat ini banyak stafsus menteri yang suka tampil di hadapan publik.

Menurut Chazali, para stafsus yang kerap tampil terkesan mengambil alih tugas-tugas pejabat lain di posisi Eselon I.

"Tapi yang kita sering lihat kecenderungan sekarang ini stafsus tampil secara publik di depan layar yang men-take over tugas-tugas tupoksi pejabat yang ada di dalam. Ini yang jadi persoalan, saya sering miris di sini," ucapnya.

Chazali menegaskan, stafsus semestinya menjadi "think tank" bagi menteri dalam pengambilan kebijakan.

Stafsus diharapkan menjadi filter, agar kebijakan atau keputusan yang diambil menteri produktif dan efektif.

"Fungsi stafsus itu lebih bisa menyaring terhadap berbagai hal," kata Chazali.

Baca juga: Ombudsman: Surat Perintah dari Stafsus Milenial Aminuddin Maruf Berpotensi Malaadministrasi

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Erwin Moeslimin Singajuru mengatakan dengan Perpres 68/2019 sebetulnya stafsus memiliki tugas dan fungsi yang lebih jelas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Nasional
Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Nasional
Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Nasional
75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

Nasional
Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Nasional
Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Nasional
Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Nasional
Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Nasional
Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Nasional
UPDATE: Tambah 5 di Singapura, Total 4.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 5 di Singapura, Total 4.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kemenhub: Pergerakan Transportasi Meningkat 3 Hari Terakhir Sebelum Larangan Mudik Berlaku

Kemenhub: Pergerakan Transportasi Meningkat 3 Hari Terakhir Sebelum Larangan Mudik Berlaku

Nasional
Masyarakat Siasati Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Masyarakat Siasati Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Nasional
49 WN India di Indonesia Positif Covid-19, Satu di Antaranya Terpapar Mutasi Ganda B.1.617

49 WN India di Indonesia Positif Covid-19, Satu di Antaranya Terpapar Mutasi Ganda B.1.617

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X