Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dukung Demokrasi Digital, Kemenkominfo Bantu KPU Petakan Jaringan TPS di Daerah Pilkada

Kompas.com - 27/11/2020, 16:41 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memetakan jaringan tempat pemungutan suara (TPS), di seluruh daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Menteri Kemenkominfo Johnny G. Plate menyatakan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pihaknya dalam mendukung upaya demokrasi digital yang digalakkan KPU.

“Informatika dan telekomunikasi memainkan peran vital juga signifikan dalam mendukung kesuksesan pesta serta sirkulasi demokrasi pada Rabu (9/12/2020),” kata Johnny, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Tak hanya itu, Kemenkominfo juga menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang bisa dimanfaatkan secara optimal oleh penyelenggara dan peserta pemilu.

Baca juga: Kominfo Temukan 38 Isu Hoaks Soal Pilkada Serentak

“Dalam hal ini, kami harap titik-titik sentral komunikasi, transmisi informasi, dan pemanfaatan teknologi informasi memperhatikan lokasi tersedianya sinyal 4G,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam Pilkada Serentak 2020, KPU akan menggunakan Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sebagai alat bantu serta uji coba rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Menurut Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Sirekap dan e-voting sama baiknya. Jadi tidak tepat jika menyebut salah satu di antara keduanya lebih modern, atau menganggap teknologi negara yang menggunakan e-voting lebih maju.

Korea Selatan misalnya, teknologinya sudah mumpuni, tapi masih menerapkan pemungutan suara manual.

Baca juga: Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Data juga menunjukkan, dari 178 negara yang memiliki lembaga penyelenggara pemilu seperti Indonesia, hanya 46 yang menerapkan e-voting.

“Dengan segala kelebihannya, Sirekap diharapkan menjadi angin segar bagi perbaikan demokrasi elektoral di Indonesia. Apalagi sistem ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi,” ujar Pramono.

Senada dengan Pramono, Anggota KPU RI Viryan mengingatkan jika pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan harus didukung kepercayaan masyarakat.

Maka dari itu, Sirekap harus terus disosialisasikan oleh seluruh jajaran KPU tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, agar trust public meningkat.

Baca juga: Kominfo Imbau Masyarakat Sampaikan Aduan Jika Lihat Konten Negatif Pilkada di Internet

”Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang metode baru dalam tahapan rekapitulasi Pemilihan Serentak 2020 nanti,” kata Viryan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com