Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Kompas.com - 26/11/2020, 22:35 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, jadwal vaksinasi Covid-19 bergantung pada hasil uji klinis tahap ketiga dan kajian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal itu disampaikan Wiku saat ditanya wartawan kapan tepatnya jadwal pasti vaksin mulai disuntikkan ke masyarakat.

“Program vaksinasi nasional pada prinsipnya sangat tergantung pada hasil uji klinis tahap tiga yang sedang dilakukan yang nantinya akan dikaji BPOM sebelum dikeluarkannya izin edar darurat,” kata Wiku dalam keterangannya lewat kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (26/11/2020).

Ia mengatakan, pemerintah berharap vaksinasi bisa dimulai sesuai rencana yakni di akhir Desember atau Januari 2021.

Baca juga: Bulan ke-3 Uji Klinis Vaksin Covid-19 Sinovac China, 20 Persen Relawan Alami Gejala Ringan

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan infrastruktur pendukung program vaksinasi massal tersebut untuk memastikan kelancarannya.

“Kami berharap tahapan ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga vaksinasi dapat dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sekarang pemerintah sedang fokus memastikan bahwa vaksin yang dihasilkan aman, berkhasiat, dan minim efek samping,” lanjut dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan vaksin Covid-19 akan tiba di Indonesia pada akhir November 2020. Namun demikian, Jokowi mengatakan, vaksin tidak bisa langsung disuntikkan ke masyarakat.

"Vaksin datang itu kurang lebih nanti di akhir November. Tetap kita hati-hati, tetap harus melewati tahapan-tahapan di BPOM," ujar Jokowi menjawab pertanyaan Rosiana Silalahi dalam tayangan wawancara khusus dengan Presiden RI bertajuk "Jokowi Dikepung Kritik" di Kompas TV, Senin (16/11/2020) malam.

 

"Jumlahnya saya tidak berbicara. Setelah datang harus melalui lagi tahapan di BPOM Waktunya kurang lebih tiga pekan hingga sebulan," lanjutnya.

Sehingga, Jokowi memperkirakan vaksin Covid-19 siap disuntikkan kepada masyarakat sekitar akhir 2020 atau awal 2021.

Jokowi tidak menyebut secara spesifik merek vaksin yang akan tiba di Indonesia. Seperti diketahui, pemerintah menjajaki kerja sama dengan sejumlah produsen vaksin, antara lain Sinovac dan Sinopharm asal China.

 

Dengan Sinovac, Indonesia telah bekerja sama untuk melakukan uji klinis tahap ketiga yang dilakukan terhadap 1.620 relawan di Bandung.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan jika vaksinasi di Indonesia harus mengikuti standar badan kesehatan dunia (WHO).

"Artinya, vaksin yang dibeli ini harus masuk list-nya WHO. Yang disuntik kan nanti umur 18-59 tahun. Ini juga sesuai standar WHO, ini harus diikuti," ungkapnya.

"Saya tak bicara vaksin dari produksi apa. Tetapi standarnya WHO harus kita jalani," tutur Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com