Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Indonesia Negara Islami, Bukan Negara Islam

Kompas.com - 26/11/2020, 17:34 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Indonesia bukan negara Islam kendati 87 persen penduduknya beragama Islam.

"Indonesia itu negara yang dihuni kaum muslimin terbesar dunia, hampir 87 persen penduduknya itu bergama Islam. Tapi indonesia itu bukan negara Islam, menurut saya indonesia itu adalah negara Islami. Bukan Islam, tapi Islami, beda," ujar Mahfud dalam diskusi buku 'Islam & Kebangsaan Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaran', Kamis (26/11/2020).

Menurut Mahfud, negara Islam pada dasarnya memiliki sebuah makna dengan konotasi formal.

Ia mencontohkan, sebuah negara Islam mempunyai sistem hukum yang diharuskan menganut ajaran-ajaran Islam. Begitu juga dengan aturan-aturan yang dijalankan di dalam sebuah negara Islam.

Baca juga: Mahfud: Hukum Kita Keadilan Retributif, tapi di Masyarakat Terasa Koruptif dan Manipulatif

Akan tetapi, posisi Indonesia tak menempatkan dirinya sebagai negara Islam meskipun dihuni penduduk beragama Islam terbesar di dunia.

Mahfud mengatakan, masyarakat Indonesia hidup sebagai sebuah bangsa dalam lintas primordialitas yang terdiri dari ragan perbedaan. Namun, ragam perbedaan itu tetap menjadi satu kesatuan.

Ragam perbedaan itu, misalnya, keberadaan 1.360 suku, enam agama resmi, 726 bahasa, hingga ratusan kepercayaan agama dan keyakinan lokal yang tersebar di 17.504 pulau di Tanah Air.

Mahfud mengatakan, ragam perbedaan itu bahkan sudah dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Menurut Mahfud, ragam perbedaan itu menjadi geopolitik Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

"Bukan berpedoman hidup melaksanakan agama, tapi berbangsa dan bernegara yang berada di tengah geopolitik bangsa-bangsa lain. Itulah kemudian kita punya Pancasila," terang dia.

Mahfud menambahkan, bahwa struktur kenegaraan yang dianut Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Misalnya, sistem demokrasi negara Indonesia. Di mana sistem demokrasi merupakan sistem yang juga dibenarkan dalam agama Islam.

"Demokrasinya, demokrasi perwakilan, sistem pemerintahannya presidensil, bentuk negaranya kesatuan. Mana coba yang bertentangan dengan Islam, enggak ada," tegas Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com