Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolda Metro Akan Bentuk Kampung Tangguh di Jakarta, Perangi Radikalisme dan Intoleran

Kompas.com - 26/11/2020, 17:26 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran berencana untuk membentuk kampung-kampung tangguh di DKI Jakarta.

Dia mengatakan salah satu fungsi kampung tangguh adalah memberantas radikalisme dan intoleran di DKI Jakarta.

"Kita bisa mengoptimalkan agar wilayah itu menjadi aman, bebas dari narkoba bebas hoaks bebas radikalisme intoleransi dan sebagainya," ujar Fadil saat mengunjungi pimpinan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Kamis (26/11/2020).

Fadil mengatakan, kampung tangguh yang akan dibentuk merupakan proyek kolaboratif antar forum komunikasi kepala daerah (Forkopimda).

Begitu juga pelibatan masyarakat di dalamnya untuk ikut berpartisipasi dalam memberantas kejahatan radikalisme dan intoleransi.

"Masyarakat dan semua elemen yang ada, Perguruan Tinggi, wartawan juga di dalamnya, LSM, Ormas, semua kita ajak untuk ikut," kata Fadil.

Dia juga mengatakan, selain memerangi radikalisme dan intoleransi, Kampung Tangguh juga dibentuk untuk mengelola dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Setiap warga akan saling membantu dan penyaluran Covid-19 di DKI Jakarta bisa maksimal.

"Dia (warga) tau betul siapa di situ yang terdampak, perlu bantuan sehingga penyaluran Bansos, BLT dan sebagainya itu bisa maksimal," kata Fadil.

Fadil mengatakan kepolisian saat ini meminta dukungan termasuk dukungan anggaran agar DPRD DKI bisa memberikan prioritas alokasi anggaran untuk pembangunan kampung-kampung tangguh tersebut.

"Tentunya butuh dukungan biaya, dari situ mungkin DPRD DKI bisa mengalokasikan anggaran untuk memberdayakan masyarakat," kata Fadil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com