Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Kompas.com - 25/11/2020, 09:48 WIB
Menteri KP 2019-2024 Edhy Prabowo Dok. KKPMenteri KP 2019-2024 Edhy Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat dikejutkan dengan kabar penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Rabu (25/11/2020) dini hari.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, penangkapan Edhy terkait dengan dugaan korupsi dalam ekspor benur atau benih udang.

Berita penangkapan ini membuat nama Edhy ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. Pada Rabu pagi, tagar Menteri KKP dan Edhy Prabowo menjadi trending topic di Twitter.

Baca juga: KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Sebelum namanya ramai diperbincangkan hari ini, Edhy Prabowo dikenal sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju yang kebijakannya kerap mendapat sorotan.

Sebab, Edhy melakukan sejumlah perombakan aturan yang ada di kementeriannya. Beberapa aturan baru itu menghapus regulasi lama yang dibuat pendahulunya, Susi Pudjiastuti.

Hal itu menjadi polemik lantaran Edhy dianggap mengutak-atik aturan yang dinilai sudah sesuai jalur yang diterbitkan Menteri KKP sebelumnya.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, Berikut ini sederet kontroversi Edhy Prabowo:

Membuka ekspor benih lobster

Pada era Susi, terbit Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Pada masa Edhy, larangan ini masuk daftar untuk direvisi. Menurut Edhy, larangan lobster banyak merugikan nelayan.

Edhy mengaku punya cukup alasan merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

"Kita libatkan masyarakat untuk bisa budidaya (lobster). Muaranya menyejahterakan," kata Menteri Edhy dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

Dikatakannya, angka penyelundupan benih lobster sangatlah tinggi. Ketimbang jadi selundupan yang tak menguntungkan negara, lebih baik ekspor dibuka sehingga mudah dikendalikan.

Edhy menegaskan, dia tidak menutupi apa pun dalam kebijakan ekspor benih lobster. Sebelum melegalkan ekspor benih lobster, KKP telah melakukan kajian mendalam lewat konsultasi publik.

"Terdapat 13.000 nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster. Ini sebenarnya yang menjadi perdebatan, karena akibat ekspor dilarang mereka tidak bisa makan. Mereka tidak punya pendapatan. Ini sebenarnya pertimbangan utama kami," kata Edhy.

Baca juga: PBNU Minta Pemerintah Hentikan Ekspor Benih Lobster

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Sistem Kesehatan Kita Tertekan Hebat

Satgas Covid-19: Sistem Kesehatan Kita Tertekan Hebat

Nasional
Kalla: Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta pada Akhir Januari

Kalla: Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta pada Akhir Januari

Nasional
Update: 84 Orang Meninggal akibat Gempa di Sulawesi Barat

Update: 84 Orang Meninggal akibat Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Polri Periksa 23 Saksi Terkait Dugaan Penipuan PT Jouska

Polri Periksa 23 Saksi Terkait Dugaan Penipuan PT Jouska

Nasional
Pembentukan Herd Immunity Butuh Waktu, Begini Penjelasan Satgas Covid-19

Pembentukan Herd Immunity Butuh Waktu, Begini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Diperpanjang Lagi 3 Hari

Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Diperpanjang Lagi 3 Hari

Nasional
JK: Airlangga Donor Plasma Konvalesen sebagai Rasa Syukur Sembuh Covid-19

JK: Airlangga Donor Plasma Konvalesen sebagai Rasa Syukur Sembuh Covid-19

Nasional
Tito Karnavian Sebut Komjen Listyo Sigit Sosok yang Cerdas

Tito Karnavian Sebut Komjen Listyo Sigit Sosok yang Cerdas

Nasional
Hingga Senin Sore, BMKG Catat 31 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Barat

Hingga Senin Sore, BMKG Catat 31 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Barat

Nasional
Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

Nasional
Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

Nasional
Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Nasional
Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Nasional
Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X