Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPOM Bantu Tingkatkan Kapasitas Regulator Pengawasan Obat dan Makanan Palestina

Kompas.com - 24/11/2020, 12:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI membantu meningkatkan kapasitas fungsi regulator Palestina dalam pengawasan obat dan makanan di negara tersebut.

Terlebih, menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Palestina terancam mengalami resesi yang lebih buruk dibandingkan negara lainnya akibat pandemi Covid-19.

Palestina juga memiliki keterbatasan akses obat, vaksin, dan makanan yang sangat dibutuhkan masyarakatnya.

“Situasi pandemi Covid-19 saat inilah yang melatarbelakangi dukungan kami memberikan bantuan teknis kepada otoritas regulator Palestina untuk meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan di Palestina,” ujar Kepala Badan POM RI Penny K. Lukito dalam virtual training bertema Indonesian FDA’s Support for the Establishment of an Independent Palestinian Food and Drug Authority, dikutip dari siaran pers, Selasa (24/11/2020).

Ia mengatakan, dukungan tersebut juga dilakukan dalam rangka implementasi rencana aksi dari hasil pertemuan Otoritas Regulatori Obat Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada tahun 2018 di Jakarta.

Baca juga: BPOM Sebut Uji Klinis Kandidat Vaksin Covid-19 Sinovac Berjalan Baik

 

Salah satunya adalah mendorong terciptanya National Medicine Regulatory Authorities (NMRAs) yang mandiri. Caranya adalah dengan memberikan bantuan untuk memperbaiki sistem regulasi dan meningkatkan efektivitas fungsi regulasi.

“Ini merupakan tugas berat jika dilakukan secara terpisah dan tanpa upaya kolaboratif. Untuk itu, kami tekankan Badan POM terus mendukung Palestina, termasuk membantu pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan Palestina yang independen,” kata Penny.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Palestina Mai Al-Kaila mengapresiasi bantuan yang diberikan BPOM.

Salah satunya mengenai usulan tentang redesign pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal tersebut dinilai akan berguna untuk membantu kemandirian pembentukan Otoritas Regulator Obat dan Makanan Palestina di masa pandemi Covid-19.

“Kegiatan ini merupakan salah satu pendekatan penerapan strategi perkuatan kapasitas serta dorongan untuk mendukung akses obat dan makanan dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Palestina," kata dia.

Hal tersebut juga dinilai sejalan dengan prioritas Palestina di bidang kesehatan yang tertuang dalam National Policy Agenda of the State of Palestine Year 2017 – 2022, yaitu pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua.

Baca juga: BPOM Pastikan Keamanan, Khasiat dan Mutu Vaksin Covid-19

Adapun kegiatan itu diselenggarakan untuk melanjutkan komitmen BPOM dalam membantu peningkatan kapasitas fungsi regulator Palestina melalui program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang merupakan Program Prioritas Pembangunan Nasional (Pro PN).

Program ini juga telah dilaksanakan secara berkelanjutan selama dua tahun berturut-turut sejak tahun 2018.

Pada tahun ketiga, peningkatan kapasitas difokuskan pada persiapan Pemerintah Palestina dalam membangun Regulatory Authority yang independen dalam bidang obat dan makanan.

Dalam kerangka KSS, BPOM memfokuskan pelatihan pada peningkatan kapasitas fungsi regulatori di bidang pengawasan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan makanan untuk peningkatan kompetensi regulator obat dan makanan di Palestina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com