Joseph Osdar
Kolumnis

Mantan wartawan harian Kompas. Kolumnis 

Pesan Megawati kepada Presiden Joko Widodo Lima Tahun Lalu

Kompas.com - 24/11/2020, 12:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

“Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Joko Widodo adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Konsepsi ini adalah jawaban atas realitas Indonesia yang begitu tergantung dengan bangsa lain.”

Demikian pesan Presiden RI ke-5 dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pengantar buku Gubernur dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Olly Dondokambey berjudul Membumikan Trisakti Melalui Nawacita.

Buku itu ditulis 16 September 2015, lima tahun lalu atau hampir satu tahun setelah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (waktu itu) Jusuf Kalla serta kabinet Kerja memerintah negeri ini.

Dalam pesannya lima tahun lalu itu, Megawati mengingatkan agar pemerintahan Joko Widodo menciptakan kemandirian bidang ekonomi dan mencegah jangan sampai terjadi krisis kedaulatan bidang pangan.

Dalam bukunya berjudul Tetap Waras Jangan Ngeres-Politik Bernegara di Masa Pandemi yang diluncurkan Selasa 10 November 2020, dua pekan lalu, Ketua Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga menegaskan tentang perlunya mewaspadai tentang ketersediaan bahan pangan oleh pemerintah.

Peringatan dari Mega dan Bamsoet ini nampaknya bukan hal enteng di saat pagebluk virus Corona ini.

“Belum lama ini, Presiden sendiri mengungkapkan terjadinya defisit bahan kebutuhan pokok di sejumlah daerah atau provinsi. Kalau hal ini harus disuarakan langsung oleh Presiden, tentu karena para pembantu presiden dan kepala daerah terlambat menangani persoalan,” ujar Bamsoet.

“Krisis kesehatan dan krisis ekonomi dalam waktu bersamaan tidak boleh terjadi,” kata Bamsoet di bagian lain dalam bukunya.

Kita kembali ke pesan Megawati. Menurut Megawati, secara konseptual Joko Widodo sudah mewadahi konsep Trisakti Soekarno lewat Namawacita.

Persoalannya, menurut Megawati, realisasinya masih harus dan terus menerus berproses. Kita jangan patah arang dan patah semangat, perubahan itu tidak harus datang dalam semalam atau sekejap, tetapi butuh proses panjang. Di sana-sini masih banyak ketimpangan yang meleset dari nilai-nilai Trisakti.

Ajaran Tri Sakti Bung Karno, kata Mega, adalah, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dikatakan, Presiden RI Joko Widodo, misalnya, menjadikan nukleus dari ajaran Trisakti Soekarno sebagai “tulang punggung“ dari program kebijakan yang dirancangnya sejak Pilpres 2014.

“Kita tahu, Nawacita Joko Widodo merupakan penjabaran dari Trisakti itu sendiri. Nawacita adalah turunan langsung dari konsep Trisakti Soekarno. Kita tahu pula, Nawacita yang merujuk utuh pada Trisakti, meningkatkan elektabilitas Joko Widodo saat itu,“ kata Megawati.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

Nasional
Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Menang Tender

Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Menang Tender

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

Nasional
Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

Nasional
Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

Nasional
Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

Nasional
Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

Nasional
Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

Nasional
Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

Nasional
Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

Nasional
Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

Nasional
Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

Nasional
IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Akui TNI Kekurangan Alutsista

IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Akui TNI Kekurangan Alutsista

Nasional
Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.