BPOM Bantu Tingkatkan Kapasitas Regulator Pengawasan Obat dan Makanan Palestina

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI membantu meningkatkan kapasitas fungsi regulator Palestina dalam pengawasan obat dan makanan di negara tersebut.

Terlebih, menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Palestina terancam mengalami resesi yang lebih buruk dibandingkan negara lainnya akibat pandemi Covid-19.

Palestina juga memiliki keterbatasan akses obat, vaksin, dan makanan yang sangat dibutuhkan masyarakatnya.

“Situasi pandemi Covid-19 saat inilah yang melatarbelakangi dukungan kami memberikan bantuan teknis kepada otoritas regulator Palestina untuk meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan di Palestina,” ujar Kepala Badan POM RI Penny K. Lukito dalam virtual training bertema Indonesian FDA’s Support for the Establishment of an Independent Palestinian Food and Drug Authority, dikutip dari siaran pers, Selasa (24/11/2020).

Ia mengatakan, dukungan tersebut juga dilakukan dalam rangka implementasi rencana aksi dari hasil pertemuan Otoritas Regulatori Obat Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada tahun 2018 di Jakarta.

Salah satunya adalah mendorong terciptanya National Medicine Regulatory Authorities (NMRAs) yang mandiri. Caranya adalah dengan memberikan bantuan untuk memperbaiki sistem regulasi dan meningkatkan efektivitas fungsi regulasi.

“Ini merupakan tugas berat jika dilakukan secara terpisah dan tanpa upaya kolaboratif. Untuk itu, kami tekankan Badan POM terus mendukung Palestina, termasuk membantu pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan Palestina yang independen,” kata Penny.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Palestina Mai Al-Kaila mengapresiasi bantuan yang diberikan BPOM.

Salah satunya mengenai usulan tentang redesign pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal tersebut dinilai akan berguna untuk membantu kemandirian pembentukan Otoritas Regulator Obat dan Makanan Palestina di masa pandemi Covid-19.

“Kegiatan ini merupakan salah satu pendekatan penerapan strategi perkuatan kapasitas serta dorongan untuk mendukung akses obat dan makanan dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Palestina," kata dia.

Hal tersebut juga dinilai sejalan dengan prioritas Palestina di bidang kesehatan yang tertuang dalam National Policy Agenda of the State of Palestine Year 2017 – 2022, yaitu pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua.

Adapun kegiatan itu diselenggarakan untuk melanjutkan komitmen BPOM dalam membantu peningkatan kapasitas fungsi regulator Palestina melalui program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang merupakan Program Prioritas Pembangunan Nasional (Pro PN).

Program ini juga telah dilaksanakan secara berkelanjutan selama dua tahun berturut-turut sejak tahun 2018.

Pada tahun ketiga, peningkatan kapasitas difokuskan pada persiapan Pemerintah Palestina dalam membangun Regulatory Authority yang independen dalam bidang obat dan makanan.

Dalam kerangka KSS, BPOM memfokuskan pelatihan pada peningkatan kapasitas fungsi regulatori di bidang pengawasan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan makanan untuk peningkatan kompetensi regulator obat dan makanan di Palestina.