Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Terbatas, Jokowi Tagih Laporan Perencanaan Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 23/11/2020, 10:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menagih perencanaan dan peta jalan atau roadmap vaksinasi massal Covid-19, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Sebabnya, sampai saat ini Jokowi belum memperoleh perencanaan program vaksinasi secara detail dari para menterinya.

"Saya minta laporan yang pertama mengenai vaksin, ini sampai di tangan kita kapan karena ini sudah (berjalan) prosesnya. Mestinya proses administrasi, pembayaran sudah dilakukan," kata Jokowi saat membuka rapat.

Baca juga: Pemerintah Finalisasi Peta Jalan Vaksinasi Covid-19

"Kemudian kesiapan vaksinasi juga sudah berapa persen yang menyangkut proses distribusi, persiapan untuk cold chain, seller-nya seperti apa dan proses administrasi menuju ke tahapan-tahapan di BPOM dan berkaitan dengan emergency use authorization seperti apa," tutur dia.

Jokowi juga meminta simulasi vaksinasi Covid-19 di lapangan hingga unit terkecil harus terus dilakukan, sehingga program tersebut dapat berjalan lancar.

Ia mengatakan bakal memantau kesiapan jajarannya dalam melaksanakan program vaksinasi massal Covid-19.

"Dan paling penting menurut saya terus dilihat, dievaluasi mekanisme proses distribusi vaksin. Itu yang menurut saya paling penting agar perjalanan vaksin ke daerah ini bisa berjalan aman dan lancar," kata Jokowi.

Baca juga: Jubir Satgas: Peta Jalan Vaksinasi Covid-19 Sedang Difinalisasi

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, saat ini peta jalan vaksinasi Covid-19 dalam tahap finalisasi.

Wiku mengatakan bahwa peta jalan mencakup pengecekan kandidat vaksin dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin.

"Dengan berbagai pertimbangan seperti ketersediaan vaksin, jumlah penduduk, wilayah berisiko, tahapan pemakaian dan indeks pemakaian. Selain itu, roadmap mencakup perkiraan skema platform vaksin dan sasaran klaster kelompok, estimasi kebutuhan dan rencana pemberian vaksin," kata Wiku di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/11/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Wapres Sebut Simulasi Digelar agar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Lancar

Wiku menambahkan, demi mencapai efektivitas vaksin yang maksimal, maka perencanaan juga memperhatikan mekanisme distribusi dan penyimpanan vaksin, serta kapasitas SDM yang melibatkan beberapa jenis tenaga kesehatan termasuk vaksinator.

Pemerintah juga menyiapkan jejaring layanan untuk menjamin aliran distribusi dengan melibatkan lintas sektor.

Di samping hal-hal yang telah disebutkan, Wiku menyatakan, pemerintah telah mengkaji hal-hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam persiapan vaksinasi nasional.

Hal itu bertujuan memastikan keamanan dan ketersediaan serta mekanisme penyuntikan vaksin dengan melibatkan pendapat dari berbagai elemen baik lintas kementerian dan lembaga.

"Kehadiran vaksin adalah angin segar untuk kita semua, tetapi hingga vaksin siap. Bahkan meskipun vaksin sudah ada dan siap," tutur Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com