Angka Stunting di Sumba Barat Daya Lebih Tinggi dari Nasional, Pemerintah Bangun Fasilitas MCK

Kompas.com - 18/11/2020, 17:08 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah kasus stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.

Berdasarkan data, angka kasus stunting di Sumba Barat Daya mencapai 30,1 persen, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional yaitu 27 persen.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu upaya pemerintah untuk menangani stunting di wilayah tersebut adalah dengan membangun fasilitas mandi cuci kakus ( MCK).

"Pembangunan MCK ini bisa menjadi bagian upaya menurunkan angka stunting. Presiden Joko Widodo menargetkan (angka stunting) harus 14 persen pada 2024. Waktu efektifnya tiga tahun, kita harus kerja keras," kata Muhadjir saat kunjungan ke Sumba Barat Daya, dikutip dari siaran pers, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Mensos Minta Pendamping PKH Bantu Tekan Angka Kasus TBC dan Stunting

Muhadjir mengatakan, MCK merupakan bantuan yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu cara untuk penanganan stunting.

Salah satu wilayah yang diberikan bantuan fasilitas MCK tersebut adalah Desa Bila Cenge serta desa-desa lain di Sumba Barat Daya yang dikunjungi Muhadjir.

"Walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan pemanfaatan MCK, tapi MCK yang dibangun Kementerian PUPR dimanfaatkan oleh 10 KK untuk satu MCK sudah cukup efektif untuk mengatasi stunting," kata Muhadjir.

Baca juga: Kementerian PPPA: Orangtua Perokok Sebabkan Anak Stunting

Apalagi, kata dia, stunting sangat erat kaitannya dengan hidup higienis dan sehat sehingga MCK pun sangat dibutuhkan.

Namun, Muhadjir menilai bahwa persoalan stunting tidak bisa ditangani hanya satu pihak saja.

Menurut dia, perlu upaya lintas sektoral bersama dalam pengentasannya sehingga tidak hanya pemerintah saja tetapi juga para pemangku kepentingan.

"Tahun 2021 nanti kemungkinan besar leading sector ada di BKKBN untuk penanganan stunting. Sumba Barat Daya tertinggi angka stuntingnya sehingga penanganan secara teknis harus betul-betul diperhatikan," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X