Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Milad ke-108, Muhammadiyah Singgung Korupsi hingga Menguatnya Oligarki

Kompas.com - 18/11/2020, 16:20 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyinggung permasalahan praktik korupsi hingga menguatnya oligarki politik di Tanah Air.

Hal itu diungkapkannya saat merayakan Milad ke-108 Muhammadiyah yang jatuh pada hari ini, Rabu (18/11/2020).

"Bangsa Indonesia memang saat ini masih menghadapi masalah berat. Seperti korupsi, utang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial-ekonomi, gesekan sosial-politik antar-sebagian komponen bangsa, produk legislasi yang kontroversi, menguatnya oligarki politik, serta masalah kebangsaan lainnya," ujar Haedar dikutip dari kanal YouTube Muhammadiyah Chanel, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Muhammadiyah Beri Penghargaan untuk Dokter dan Perawat yang Gugur akibat Covid-19

Haedar mengatakan, permasalahan tersebut menjadi salah satu agenda besar yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa.

Dalam menghadapi permasalahan itu, Haedar mengingatkan supaya masyarakat dapat berikhtiar dan selalu bersabar.

"Kewajiban kita sebagai bangsa ialah berikhtiar dengan kesungguhan dan kesabaran dalam menghadapi masalah bangsa, seberat apapun masalah tersebut merupakan ujian bagi kita," kata dia.

Haedar menyatakan, Muhammadiyah secara proaktif akan terus terlibat dalam upaya memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi bangsa.

Baca juga: Jokowi: Cucu Pertama Saya Lahir di RSU PKU, Bagian dari Muhammadiyah

Akan tetapi, Muhhammadiyah juga tidak bisa berjalan seorang diri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut dia, Muhammadiyah juga memerlukan kerja sama dari semua komponen bangsa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Khusus bagi umat Islam, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, tunjukkanlah uswah hasanah (contoh teladan) sebagai aktor penyelesai masalah dan bukan pembawa atau bagian dari masalah," kata Haedar.

Haedar juga mengingatkan supaya masyarakat tidak perlu menyesali atas permasalahan yang ada.

Baca juga: Maruf Amin Harap Muhammadiyah Terus Berperan Ikut Atasi Pandemi dan Masalah Negeri

Ia juga meminta agar masyarakat tidak perlu menaruh curiga satu sama lain dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

"Kerahkan segala kemampuan untuk menyelesaikan bangsa dengan kebersamaan, persatuan, dan kemampuan yang kita miliki," ujar Haedar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com