Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Kalau Pejabat Tidak Aneh-aneh Buat Kerumunan, Covid-19 Dapat Dikendalikan

Kompas.com - 17/11/2020, 13:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yakin kasus Covid-19 dapat dikendalikan jika seluruh pihak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, ia juga yakin, jika pejabat-pejabat tak membuat kerumunan seperti yang beberapa waktu lalu terjadi di DKI Jakarta, kasus penyebaran virus corona dapat ditekan.

"Kalau terus kita disiplin, tidak ada yang aneh-aneh, pejabat-pejabat atau yang merasa pejabat (tidak) membuat kerumunan-kerumunan, saya pikir kita akan bisa meng-contain (mengontrol) Covid-19 ini dan sampai menunggu nanti vaksinasi yang insya Allah bisa kita lakukan pada akhir tahun ini," kata Luhut dalam sebuah diskusi daring, Selasa (17/11/2020).

Luhut menyayangkan adanya aktivitas yang memicu kerumunan yang terjadi di Ibu Kota Negara belakangan ini. Menurut dia, kerumunan terbukti memunculkan kasus Covid-19.

Baca juga: Singgung Kerumunan di Jakarta, Luhut: Ada Pejabat yang Hadir, tetapi Tak Karantina


Disayangkan pula ada pejabat yang hadir dalam kerumunan tersebut dan enggan melakukan karantina untuk mencegah penularan virus.

Namun demikian, Luhut tak menyebutkan lebih lanjut mengenai pejabat yang disinggungnya.

"Kita sangat menyayangkan bahwa terjadi kerumunan-kerumunan yang tidak baik dan disayangkan juga pejabat ada yang hadir dalam kerumunan itu dan juga tidak karantina," ujarnya.

Berkebalikan dengan pejabat tersebut, Luhut mengaku, sekembalinya dari Yunani tiga minggu lalu, ia melakukan karantina selama satu minggu sebelum melakukan kegiatan lainnya.

Hal serupa akan kembali Luhut lakukan setelah kembali ke Tanah Air pasca bertugas di Amerika.

Baca juga: Tanggapan Berbeda Ridwan Kamil soal Pencopotan Kapolda Jawa Barat

 

Menurut dia, semua pihak harus disiplin menerapkan protokol kesehatan tanpa terkecuali, termasuk para pejabat.

"Jadi saya pikir tidak boleh ada dispensasi pada siapapun yang balik terutama dari negara-negara yang dianggap bermasalah," ujarnya.

Luhut menambahkan, protokol kesehatan yang ketat harus diterapkan di seluruh elemen masyarakat. Selain karantina kesehatan, 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak menjadi kunci pencegahan penularan Covid-19.

"Strateginya adalah bagaimana kita mensosialisasikan dengan baik Covid-19 ini kepada semua masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan seperti pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak," katanya.

"Ini juga penting kami tidak ingin kerumunan karena ternyata kerumunan-kerumunan itu adalah penyebab klaster-klaster baru dan itu sudah ada evidence," tutur Luhut.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com