Pemerintah Diminta Lebih Tegas Dalam Membatasi Kegiatan yang Timbulkan Kerumunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menanggapi pencopotan dua kapolda yang dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19. Dicky mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah menunjukkan sikap tegas.

"Bahwa di sisi pemerintah sudah ada ketegasan dengan menindak. Lalu kemarin Pak Doni (Doni Monardo) juga sudah mengakui dan minta maaf. Ini progres bagus," ujar Dicky, saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/11/2020).

"Jadi ada kesadaran dari pemerintah dan fair menyatakan bahwa ini (kegiatan yang memicu kerumunan) tidak boleh," tutur dia.

Baca juga: Pencopotan Kapolda Dinilai sebagai Peringatan agar Polisi Serius dalam Penegakan Protokol Kesehatan

Menurut Dicky, sikap tegas pemerintah ini harus ditingkatkan. Artinya, harus ada pembatasan atau pelarangan terhadap seluruh kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa. 

Pembatasan atau larangan ini setidaknya dilakukan sampai situasi pandemi di Indonesia terkendali.

"Ini harus terus ditingkatkan (ketegasan) untuk semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan," ucap Dicky.

"Harus ada ketegasan untuk semua pihak bahwa ini situasi pandemi sangat kritis dan masih kritis," kata dia.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya Dicopot dari Jabatannya padahal Belum Setahun Menjabat

Dicky pun mengingatkan situasi Covid-19 di Indonesia seperti di India dan Brasil. Kedua negara itu mengalami gelombang pandemi yang sangat lama.

"Dan yang mau membuat kita lebih serius lagi adalah cakupan testing kita yang rendah. Ini yang membuat banyak kasus positif tidak terdeteksi," ungkapnya.

Diberitakan, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan.

“Ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan yaitu Kapolda Metro Jaya kemudian Kapolda Jawa Barat,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Buntut Acara Rizieq Shihab: Kapolda Dicopot, Anies Diperingatkan dan Dipanggil Polisi

Dalam telegram Kapolri tertanggal 16 November 2020, Nana akan menduduki jabatan baru yaitu Koorsahli Kapolri. Jabatan Nana selaku Kapolda Metro Jaya akan diemban oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Muhammad Fadil Imran.

Sementara, Rudy dimutasi menjadi Widyaiswara Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Posisi Kapolda Jabar akan diisi oleh Irjen Ahmad Dofiri.

Argo tak menjelaskan secara lebih rinci alasan pencopotan jabatan itu. Namun, diketahui terjadi sejumlah kerumunan massa belakangan ini di daerah Jakarta dan Jawa Barat yang melibatkan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar Dicopot karena Tak Tegakkan Protokol Kesehatan

Selain itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya pada Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.

Jabatan Heru akan dipegang oleh Kombes Pol Hengki Haryadi yang kini menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Pideksus Bareskrim Polri.

Kemudian, Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy diangkat sebagai Wadir Reskrimsus Polda Jabar. Roland akan digantikan oleh AKBP Harun yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lamongan.