Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perjelas Mekanisme Pengangkatan Satu Juta Guru Honorer

Kompas.com - 16/11/2020, 17:12 WIB
Ketua Komisi X Syaiful Huda saat menjadi pembicara dalam sebuah workshop pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (14/11/2020). IstimewaKetua Komisi X Syaiful Huda saat menjadi pembicara dalam sebuah workshop pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (14/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperjelas mekanisme pengangkatan satu juta guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Huda, pengangkatan satu juta guru honorer merupakan jumlah yang sangat besar dan belum pernah terjadi dalam sejarah rekrutmen ASN.

Baca juga: Menteri Nadiem: Lebih dari 2 Juta Tenaga dan Guru Honorer Telah Terima Subsidi Gaji

“Maka perlu diperjelas siapa yang akan melakukan rekrutmen, apakah Kemendikbud atau Kemenpan RB? karena selama ini Lembaga yang berwenang melakukan rekrutmen dan pengangkatan ASN adalah Kemenpan RB,” kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (16/11/2020).

“Jika Kemenpan RB, apakah rekrutmen itu dilakukan khusus untuk guru honorer saja atau honorer secara umum?” tutur dia.

Menurut Huda, rencana Mendikbud Nadiem Makarim tersebut merupakan lompatan besar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, saat ini ada 1.516.072 guru honorer di seluruh Indonesia, terdiri dari 847.973 guru honorer di berbagai jenjang sekolah negeri dan 668.099 di sekolah swasta.

“Pengangkatan honorer merupakan salah satu masalah akut yang sejak lama menjadi persoalan nasional. Jika Kemendikbud menargetkan bisa segera mengangkat satu juta honorer menjadi ASN, maka ini tentu kabar yang sangat mengembirakan,” ucap Huda.

“Jika benar tahun depan sejuta guru honorer bisa diangkat maka akan terjadi pengurangan besar-besaran terhadap guru yang berstatus honorer dan secara signifikan bakal memenuhi kebutuhan guru secara permanen,” kata dia.

Baca juga: Mendikbud: 2021, Semua Guru Honorer Bisa Ikut Tes Pengangkatan PPPK

Kendati demikian, Huda mengingatkan soal slot pengangkatan ASN. Sebagai gambaran, rekrutmen ASN dalam skema PPPK tahun 2019 oleh Kemenpan RB hanya bisa menampung 51.000 honorer dari berbagai bidang pekerjaan.

Sedangkan, khusus untuk guru honorer hanya bisa direkrut sebanyak 34.959 orang.

“Jika proses rekruitmen mulai 2021, maka perlu diperjelas per tahunnya berapa slot yang disediakan dan ditargetkan? berapa tahun yang dibutuhkan sehingga sejuta guru PPPK bisa terpenuhi?” kata dia.

Politisi PKB ini juga meminta ketegasan dari Kemendikbud terkait status kepegawaian dari para guru honorer yang akan diangkat.

Sebab, selama ini guru honorer menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah dan ASN dari PPPK juga sebagian menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah.

“Nah apakah target sejuta guru honorer yang bisa diangkat sebagai PPPK akan menjadi pegawai pemerintah pusat yang ditanggung oleh APBN atau tetap sebagai pegawai daerah yang ditanggung APBD?” ujar Huda.

Baca juga: Dana BOS 2021, Mendikbud Nadiem: Bisa Digunakan untuk Guru Honorer

Sebelumnya dalam raker dengan Komisi X, Nadiem menyatakan akan membuka seleksi guru honorer untuk diangkat menjadi PPPK.

Seleksi guru honorer untuk diangkat PPPK ini mulai dilakukan 2021. Pemerintah daerah pun diminta sebanyak-banyaknya mengajukan formasi guru honorer.

Kemendikbud menargetkan jumlah guru PPPK di seluruh sekolah negeri akan mencapai satu juta orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indikasi Kecurangan Seleksi CASN di Sulteng, BKN: Peserta yang Curang Akan Didiskualifikasi

Indikasi Kecurangan Seleksi CASN di Sulteng, BKN: Peserta yang Curang Akan Didiskualifikasi

Nasional
Periksa Istri Dodi Alex Noerdin, KPK Dalami Penghasan Suaminya sebagai Bupati

Periksa Istri Dodi Alex Noerdin, KPK Dalami Penghasan Suaminya sebagai Bupati

Nasional
Menkes Tekankan Strategi Sosial untuk Kejar Target Vaksinasi

Menkes Tekankan Strategi Sosial untuk Kejar Target Vaksinasi

Nasional
Capaian Vaksinasi Lansia Minim, Anak Muda Diminta Dampingi Vaksinasi Lansia

Capaian Vaksinasi Lansia Minim, Anak Muda Diminta Dampingi Vaksinasi Lansia

Nasional
Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Nasional
Periksa Pemilik Tanah, KPK Gali Proses Pengadaan Lahan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Periksa Pemilik Tanah, KPK Gali Proses Pengadaan Lahan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Anak Muda, Mau Sampaikan Aspirasi ke DPR? Berikut Caranya

Anak Muda, Mau Sampaikan Aspirasi ke DPR? Berikut Caranya

Nasional
Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I: Pukulan Telak

Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I: Pukulan Telak

Nasional
Jokowi, Ma'ruf, hingga Prabowo Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Sudi Silalahi

Jokowi, Ma'ruf, hingga Prabowo Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Sudi Silalahi

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Kelola dan Atur Libur Nataru, Jangan Ada Kerumunan

Jokowi ke Kepala Daerah: Kelola dan Atur Libur Nataru, Jangan Ada Kerumunan

Nasional
Sudi Silalahi Wafat, AHY: Beliau Senior yang Baik dan Mengayomi

Sudi Silalahi Wafat, AHY: Beliau Senior yang Baik dan Mengayomi

Nasional
Tes PCR akan Diberlakukan di Semua Transportasi, Epidemiolog: Rapid Antigen Sudah Cukup

Tes PCR akan Diberlakukan di Semua Transportasi, Epidemiolog: Rapid Antigen Sudah Cukup

Nasional
Meski Apresiasi, Anggota DPR Ini Nilai Harga PCR Rp 300.000 Belum Selesaikan Masalah

Meski Apresiasi, Anggota DPR Ini Nilai Harga PCR Rp 300.000 Belum Selesaikan Masalah

Nasional
Wapres Minta Badan Publik Terbuka dengan Kritik dan Saran

Wapres Minta Badan Publik Terbuka dengan Kritik dan Saran

Nasional
Menpan RB Minta Oknum Terkait Kecurangan Seleksi CASN 2021 Diberi Sanksi Hukum

Menpan RB Minta Oknum Terkait Kecurangan Seleksi CASN 2021 Diberi Sanksi Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.