Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: 467.113 Kasus Covid-19 dan Dorongan Peningkatan Tes

Kompas.com - 16/11/2020, 06:26 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus penularan Covid-19 di Indonesia tak kunjung menurun drastis sejak delapan bulan terakhir atau tepatnya setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus perdana pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan data yang dihimpun Satgas Covid-19, hingga Minggu (15/11/2020) terjadi penambahan 4.106 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19.

Penambahan kasus tersebut membuat total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Tanah Air mencapai 467.113 kasus.

Dari total kasus positif Covid-19 tersebut, tercatat 59.911 kasus aktif. Adapun kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan.

Dalam data yang sama juga menunjukkan masih ada harapan sembuh bagi pasien terinfeksi Covid-19.

Pada periode 14-15 November, pasien Covid-19 yang dinyatakan pasien sembuh bertambah sebanyak 3.897 orang, sehingga totalnya mencapai 391.991 orang.

Untuk diketahui, pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 setelah dua kali hasil pemeriksaan laboratorium polymerase chain reaction (PCR) negatif.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 4.106, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 467.113

Sementara itu, pasien yang meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19 masih mengalami penambahan.

Total pasien meninggal akibat Covid-19 mencapai 15.211 orang. Jumlah itu meningkat setelah terjadi 63 orang. 

Pemeriksaan spesimen

Pembaharuan data kasus positif Covid-19 sendiri didapatkan pemerintah setelah melakukan pemeriksaan spesimen setiap hari.

Dalam periode 14-15 November, pemerintah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 32.861 spesimen dari 25.396 orang yang diambil sampelnya.

Pemeriksaan dilakukan dengan metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan Tes Cepat Molekuler (TCM) di 426 jejaring laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca juga: Rizieq Shihab dan FPI Didenda Rp 50 Juta, Satgas Covid-19 Sebut Sudah Sesuai Pergub

Secara kumulatif, pemerintah telah memeriksa 5.055.488 spesimen dari 3.313.590 orang.

Sementara itu, saat ini ada 63.380 orang yang berstatus suspek Covid-19. Suspek adalah istilah pengganti untuk pasien dalam pengawasan (PDP).

Hindari kerumunan

Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengingatkan bahayanya penyebaran Covid-19 bagi masyarakat yang berada di kerumunan.

Menurutnya, menghindari kerumunan penting dilakukan. Mengingat, kerumunan massa hampir dipastikan bisa menyebabkan penularan Covid-19.

"Sejumlah aktivitas yang menciptakan kerumunan hampir pasti bisa menimnulkan penularan, menulari dan tertular satu sama lainnya," ujar Doni dalam konferensi pers di RSD Covid-19 Wisma Atlet, Jakarta, Minggu (15/11/2020).

Doni mengungkapkan, keterlibatan masyarakat dalam kerumunan massa bisa saja tak bermasalah bagi mereka yang berusia 36 tahun dan tidak mempunyai komorbid.

Namun, hal itu tetap rawan terjadinya penularan ketika mereka kembali bertemu anggota keluarga yang memiliki komorbid.

Baca juga: Anggota Komisi XI: Kalau Bukan karena Pandemi Covid-19. Kami Tolak Anggaran PEN Rp 695,2 Triliun

Jika itu terjadi, risiko yang akan diterima anggota keluarga tersebut adalah adanya potensi tertular Covid-19.

"Data yang kami peroleh selama 8 bulan terakhir, angka kematian penderita komorbid dan lansia mencapai 80 persen sampai 85 persen, sebuah angka yang sangat tinggi," kata dia.

Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kedisiplinannya dalam menjaga protokol kesehatan.

Peningkatan tes

Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga Laura Navika Yamani mendorong pemerintah meningkatkan testing menyusul masih adanya kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa.

"Seperti kemarin kondisi kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah harus dengan konsekuensi risiko penyebaran Covid-19, dengan melakukan testing aktif dan massal pada lokasi atau asal dari populasi yang melakukan kerumunan," kata Laura saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/11/2020).

Menurutnya, peningkatan testing juga bisa menjadi langkah sigap pemerintah dalam mengendalikan Covid-19, terutama ketika terjadinya kerumunan massa.

Baca juga: Warga Meninggal akibat Covid-19, Ahli Waris Dapat Santunan Rp 15 Juta, Ini Syaratnya

"Jadi jika ada kegiatan yang dengan kerumunan, pemerintah sigap dalam menemukan kasus dan melakukan isolasi untuk mencegah terjadinya penyebaran yang meluas," kata dia.

Laura juga mengingatkan pemerintah supaya memerhatikan jumlah pemeriksaan supaya bisa menurunkan angka positivity rate sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) di bawah 5 persen.

"Artinya ya jumlah testing dan tracing harus ditingkatkan di komunitas masyarakat," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com