Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Minta Pemerintah Tak Diskriminatif Batasi Kerumunan

Kompas.com - 15/11/2020, 17:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, meminta pemerintah tidak tebang pilih atau diskriminatif dalam menangani Covid-19 di Indonesia.

Dicky Budiman mengemukakan hal itu untuk menanggapi penambahan kasus Covid-19 sebanyak lebih dari 5.000 per hari dalam dua hari terakhir, yaitu Jumat (13/11/2020) dan Sabtu kemarin.

Menurut dia, penambahan kasus yang mencapai rekor baru di Indonesia itu disebabkan antara lain karena masih banyaknya keramaian atau kerumunan orang di tengah pandemi.

Dia mengatakan, siapa saja, utamanya pemerintah, atau tokoh publik bertugas untuk mencegah keramaian massa. Dia berharap agar pemerintah benar-benar menyikapi secara serius kasus Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Kapolri: Kerumunan Massa Tanpa Protokol Kesehatan Resahkan Masyarakat

"Pengendalian terhadap atau pembatasan terhadap keramaian massa itu juga tidak boleh tebang pilih. Harus tegas, jelas, harus siap. Tidak hanya melarang demo saja, dan lainnya, termasuk juga pilkada (pemilihan kepala daerah) itu dalam kategori keramaian ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/11/2020).

Ia menyebutkan bahwa pilkada pun rawan menyebabkan terjadinya lonjakan kasus baru. Dicky berpendapat, apabila pilkada tetap dilakukan pada Desember mendatang, bisa menjadi bom bunuh diri lonjakan kasus.

Efek dari adanya pilkada jika tetap dilakukan, akan terlihat pada 2021 ketika kasus semakin bertambah banyak per hari.

"Kita akan mengalami puncak yang panjang. Artinya, cepat atau lambat akan terjadi kematian yang tinggi dan tidak terhindarkan," ujarnya.

Dicky melihat, keramaian di tengah pandemi tidak hanya terjadi belakangan yang menyebabkan lonjakan kasus hingga menembus angka 5.000 per hari.

Dia mengkhawatirkan pandemi di Indonesia akan berlangsung lama. Bahkan, ia menyebut hingga kini Indonesia belum selesai menghadapi gelombang pertama Covid-19.

Baca juga: 3 Kerumunan Terjadi Setelah Rizieq Shihab Pulang, Hanya Satu yang Diberi Sanksi

"Artinya gelombang pertama Covid di Indonesia ini belum selesai. Kurva kita terus meningkat. Kita masih jauh dari usai," terang Dicky.

Pada Sabtu kemarin, Indonesia melaporkan 5.272 kasus baru Covid-19, sehingga total kasus Covid-19 menjadi 463.007.

Tambahan kasus baru yang menembus angka 5.000 itu merupakan yang kedua setelah laporan harian tertinggi dikonfirmasi pada Jumat dengan 5.444 kasus.

Kenaikan kasus itu terjadi dua minggu setelah libur panjang pada akhir Oktober 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com