Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manfaatkan Potensi Pasar Halal Dunia, Wapres Minta Riset Diperkuat

Kompas.com - 14/11/2020, 12:32 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia harus dapat memanfaatkan potensi pasar produk halal dunia yang saat ini terus berkembang pesat.

Ma'ruf menyebut ada beberapa langkah strategis yang mesti ditempuh Indonesia, di antaranya memperkuat riset bahan dan material halal untuk industri produk halal.

Ia mendorong para peneliti tidak hanya fokus pada pendeteksian material non-halal sebagai penunjang proses sertifikasi, tetapi juga berupaya mencari material substitusi dengan bahan material halal industri dari dalam negeri.

"Salah satu langkah strategis tersebut adalah memperkuat riset bahan dan material halal untuk industri serta melaksanakan subtitusi atas bahan non-halal material industri impor, dengan bahan material halal industri dari dalam negeri," kata Ma'ruf dalam webinar The 4th International Halal Conference yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (14/11/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Ingin Indonesia Kuasai Pasar Produk Halal di Dunia

Menurut Ma'ruf, Indonesia begitu kaya dengan bahan-bahan dasar material halal. Ia optimistis Indonesia mampu menghasilkan bahan-bahan industri yang berkualitas.

Ma'ruf mendorong agar riset dilakukan secara berkesinambungan diiringi kerja sama dengan jaringan riset halal dunia.

"Karena itu saya sangat mendorong agar penelitian untuk menghasilkan ingredients industri yang halal perlu didukung lebih lanjut," tuturnya.

Baca juga: Kembangkan Ekonomi Syariah, Pemerintah Akan Bentuk Direktorat Khusus Halal di Kementerian

Langkah strategis lain yang dapat dilakukan Indonesia yaitu, membangun kawasan industri halal (KIH) yang diharapkan dapat menarik perhatian investor global.

Berikutnya, membangun sistem informasi manajemen perdagangan produk halal.

Ma'ruf mengatakan, saat ini data-data produksi dan nilai perdagangan produk halal Indonesia belum terefleksi dengan jelas dalam sistem yang terintegrasi.

"Karena itu, diperlukan adanya kodifikasi yang bisa mengintegrasikan antara sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi. Hal ini penting agar statistik data perdagangan produk halal Indonesia serta penganggaran APBN dalam mendukung pengembangan industri produk halal dapat dilakukan dengan lebih mudah dan termonitor dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Dongkrak Ekspor Produk Halal Indonesia, Ini Sederet Strategi Menteri Agus Suparmanto

Kemudian, memperkuat implementasi program sertifikasi halal produk ekspor. Ma'ruf mengatakan penguatan implementasi program sertifikasi halal ini akan menjadikan produk Indonesia diperhitungkan dan memiliki daya saing global.

Selain itu, meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat mendukung Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia.

Ma'ruf menuturkan, pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil perlu didorong agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain) untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

"Perlu dibangun pusat-pusat inkubasi usaha halal di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian. Selain itu, perlu pula dibangun pusat-pusat bisnis syariah (Sharia Business Center) yang didukung oleh infrastruktur digital sebagai sarana interaksi dan transaksi antar pelaku bisnis syariah," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com