Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Indonesia Kuasai Pasar Produk Halal di Dunia

Kompas.com - 14/11/2020, 11:22 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia perlu bersungguh-sungguh agar menjadi negara produsen dan eksportir produk halal di dunia.

Menurut Ma'ruf, potensi pasar halal dunia sangat besar.

Mengutip data The State of Global Islamic Economy Report 2019/2020, konsumsi pasar industri halal mencapai 2,2 triliun dollar AS pada 2018 dan diprediksi mencapai 3,2 triliun dollar AS pada 2024.

"Kita perlu bersungguh-sungguh untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia," kata Ma'ruf dalam webinar The 4th International Halal Conference yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (14/11/2020).

Baca juga: Wury Maruf Amin Minta Masyarakat Kerja Sama dengan Pemerintah Cegah Pneumonia Pada Anak Indonesia

Dia mengatakan, Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia harus memanfaatkan potensi ini.

Berdasarkan data, kontribusi ekspor Indonesia baru 3,8 persen dari total pasar halal dunia.

"Kita harus dapat memanfaatkan potensi pasar halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor kita yang saat ini baru berkisar 3,8 persen dari total pasar halal dunia," ucap dia.

Ma'ruf mengatakan, Indonesia harus segera melakukan berbagai langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan itu.

Pertama, memperkuat riset bahan dan material halal untuk industri serta melaksanakan subtitusi atas bahan non-halal material industri impor dengan bahan material halal industri dalam negeri.

Kedua, membangun kawasan industri halal (KIH) yang diharapkan dapat menarik perhatian investor global.

"KIH yang tumbuh dan berkembang diharapkan akan menarik perhatian investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub produk halal dunia," kata Ma'ruf.

Baca juga: Melihat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi-Maruf dalam Kacamata 4 Survei...

Ketiga, membangun sistem informasi manajemen perdagangan produk halal.

Menurut dia, saat ini data-data produksi dan nilai perdagangan produk halal Indonesia belum terefleksi dengan jelas dalam sistem yang terintegrasi.

"Karena itu, diperlukan kodifikasi yang bisa mengintegrasikan sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi. Hal ini penting agar statistik data perdagangan produk halal Indonesia serta penganggaran APBN dalam mendukung pengembangan industri produk halal dapat dilakukan dengan lebih mudah dan termonitor dengan baik," ujar dia.

Keempat, memperkuat implementasi program sertifikasi halal produk ekspor.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com