Melihat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf dalam Kacamata 4 Survei...

Kompas.com - 10/11/2020, 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Sidang Tahunan kali ini dihadiri oleh anggota MPR/DPR/DPD secara fisik dan virtual akibat pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Sidang Tahunan kali ini dihadiri oleh anggota MPR/DPR/DPD secara fisik dan virtual akibat pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam dua pekan terakhir, empat lembaga survei merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo- Ma'ruf Amin dalam setahun terakhir. 

Hasilnya, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebesar 68,7 persen berdasarkan hasil survei yang dilakukan Populi Center. Meski demikian, secara ketokohan, kepuasan publik terhadap Jokowi mengalami penurunan.

Adapun dua lembaga lainnya, yaitu Litbang Kompas dan Indonesia Political Review (IPR), melaporkan, jumlah responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf lebih besar dibandingkan dengan mereka yang puas.

Sementara itu, Indo Barometer melaporkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan hanya berkisar 64,6 persen.

Ada sejumlah faktor yang mengakibatkan kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini turun. Penanganan pandemi Covid-19 adalah salah satunya. Di samping juga ekses yang timbul akibat persoalan pandemi tersebut.

Berikut laporan selengkapnya yang dirangkum Kompas.com:

1. Populi Center

Peneliti Populi Center Nurul Fatin Afifah mengungkapkan, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi sebesar 60,7 persen. Persentase ini turun bila dibandingkan dengan survei yang dilakukan November 2019.

Pada survei yang dilangsungkan terhadap 1.000 responden pada 21-30 Oktober itu, dilaporkan terjadi peningkatan terhadap ketidakpuasan atas kinerja Jokowi, yaitu dari 17,7 persen pada survei sebelumnya menjadi 36,1 persen pada survei kali ini. 

Sementara itu, kepuasan publik terhadap kinerja Ma'ruf hanya berada di kisaran 39 persen atau lebih rendah bila dibandingkan dengan mereka yang menyatakan tidak puas (40,8 persen).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Nasional
Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
 Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Nasional
YLBHI: Kasus Pelanggaran 'Fair Trial' Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

YLBHI: Kasus Pelanggaran "Fair Trial" Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

Nasional
Wapres Minta DSN-MUI Aktif Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Tanah Air

Wapres Minta DSN-MUI Aktif Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Tanah Air

Nasional
Rapat Komisi III, Jaksa Agung Diminta Batalkan Banding atas Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi

Rapat Komisi III, Jaksa Agung Diminta Batalkan Banding atas Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi

Nasional
Menkes Ingin Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19, Ilham: Kami Segera Tindak Lanjuti

Menkes Ingin Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19, Ilham: Kami Segera Tindak Lanjuti

Nasional
Anggota Komisi I DPR Ingatkan Rekrutmen Komcad Transparan dan Inklusif

Anggota Komisi I DPR Ingatkan Rekrutmen Komcad Transparan dan Inklusif

Nasional
Anggota Fraksi Gerindra Usul Restorative Justice Dipakai dalam Kasus Rizieq Shihab

Anggota Fraksi Gerindra Usul Restorative Justice Dipakai dalam Kasus Rizieq Shihab

Nasional
UPDATE: Sebaran 13.094 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 3.924

UPDATE: Sebaran 13.094 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 3.924

Nasional
UPDATE 26 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 163.526

UPDATE 26 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 163.526

Nasional
Kekhawatiran atas Pembentukan Komponen Cadangan, DPR: Kami Jalankan Fungsi Pengawasan

Kekhawatiran atas Pembentukan Komponen Cadangan, DPR: Kami Jalankan Fungsi Pengawasan

Nasional
UPDATE 26 Januari: Total Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Capai 8.881.607

UPDATE 26 Januari: Total Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Capai 8.881.607

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X