Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Di Simalungun, Mensos Salurkan BST Rp 152 Juta kepada Puluhan Ribu KPM

Kompas.com - 12/11/2020, 20:10 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara, menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 152 juta kepada perwakilan 41.592 keluarga penerima manfaat (KPM), di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut).

BST tersebut merupakan bantuan untuk mengatasi krisis sosial ekonomi, mempercepat pemulihan ekonomi, dan memperkuat ketahanan pangan warga yang terdampak Covid-19.

“BST melalui Kemensos merupakan salah satu cara pemerintah dan negara hadir melindungi serta memberi rasa aman,” kata Juliari, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Pada BST gelombang I, nominal yang diberi sebesar Rp 600.000 per KPM, dan dibagi menjadi tiga tahap pada April hingga Juni. Sedangkan gelombang II sebesar Rp 300.000 per KPM, yang dibagi menjadi enam tahap selama Juli hingga Desember 2020.

Baca juga: Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

“Nilai bantuan disesuaikan dengan situasi krisis yang mulai membaik dan harga yang stabil,” kata Julari.

Juliari pun meminta para KPM memanfaatkan BST dengan baik, misalnya untuk belanja kebutuhan pokok keluarga.

Direktur Layanan Keuangan Pos Indonesia Charles Sitorus mengatakan, penyaluran BST sudah mencapai Rp 12.613.500.000 untuk 42.045 KPM.

Untuk tahap 7 di Kecamatan Banjar sendiri, terdapat 3.233 KPM dengan total bantuan sebesar 969.900.000. Di sana, capaian tertinggi sebesar 99,3 persen.

Baca juga: Ini Cara Cek BST Kemensos, Apakah Anda Terdaftar sebagai Penerima?

Sementara itu, di Desa Perdagangan 1 terdapat 427 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp 128.100.000 dan capaian 95,8 persen.

Kemudian pada tahap 8, Pos Indonesia menargetkan capaian penyaluran BST meningkat, dan penyaluran tahap 9 berjalan lancar.

Sebagai informasi, Simalungun merupakan kabupaten dengan serapan tertinggi dan tercepat di Sumut. Kelancaran penyerapan ini berkat dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah (pemda).

Maka dari itu, Juliari menekankan bahwa pemda dan semua pihak berperan penting dalam penyaluran bansos.

Bantuan KUR

Mensos Juliari P. Batubara, saat menyerahkan bantuan KUR dari Bank Mandiri kepada KPM PKH Graduasi 2019 Martini Ayang.DOK. Febri - Renjana Pictures Mensos Juliari P. Batubara, saat menyerahkan bantuan KUR dari Bank Mandiri kepada KPM PKH Graduasi 2019 Martini Ayang.

Pada kesempatan yang sama, Juliari menyerahkan bantuan kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank Mandiri, kepada KPM-KPM Graduasi yang sudah memiliki usaha minimal selama 6 bulan, warung kube, dan agen yang membutuhkan tambahan modal.

Salah satu penerimanya adalah KPM Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi 2019 Martini Ayang, dari kelurahan Mariah Banda, Kecamatan Pematang Bandar.

Martini mendapat bantuan KUR sebesar Rp 30 juta dari Bank Mandiri, untuk membantu modal usaha menjadi agen sayur.

Tak hanya Martini, Hendrikson dari Desa Tiga Runggu, Saribu Dolok, juga menjadi salah satu agen bantuan sosial (bansos) yang mendapat KUR sejumlah Rp 150 juta dari Bank Mandiri.

Baca juga: Hingga September, Bank Mandiri Sudah Gelontorkan KUR Rp 14,74 Triliun

Senior Vice President Bank Mandiri Nila Mayta Dwi Rihandjani mengatakan, Bank Mandiri bersama bank himbara lainnya berusaha berperan aktif dalam program jaring pengaman sosial 2020.

Adapaun beberapa hal yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut antara lain program PKH, Kartu Sembako, BST, terlibat aktif dalam bantuan tambahan BST Non-PKH sebesar Rp 500.000, dan memberi bantuan KPM di daerah perluasan untuk memberi stimulasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com