Anggota Komisi IV: Pembangunan Kawasan Wisata TN Komodo Tidak Diperlukan

Kompas.com - 12/11/2020, 15:11 WIB
Ilustrasi komodo ShutterstockIlustrasi komodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV dari Fraksi PDI-P, Yohanis Fransiskus Lema mengatakan, pembangunan kawasan wisata di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak perlu dilakukan.

Sebab, menurut Yohanis, identitas Taman Nasional Komodo adalah dipenuhi pepohonan. Selain itu, pembangunan tersebut akan mempersempit habitat Komodo.

"Enggak usah ada bangunan di sana, enggak penting juga ada bangunan seperti di Kalijodo itu. Kiri kanan tetap ada pohon, itulah identitas Taman Nasional Komodo sebenarnya," ujar Yohanis dalam rapat Komisi IV secara virtual, Kamis (12/11/2020).

"Bahwa kemudian karena kepentingan investasi nanti ruang buat habitat Komodo akan semakin sempit," kata dia.

Baca juga: Komisi IV: Pembangunan Sarpras di TN Komodo Tanpa Amdal Mencurigakan

Yohanis mengatakan, Taman Nasional Komodo dahulunya termasuk dalam zonasi konservasi.

Namun, saat ini diubah menjadi zonasi pemanfaatan agar pembangunan kawasan wisata bisa dilakukan di TN Komodo.

"Padahal kalau bicara Taman Nasional Komodo yang identitasnya itu nature, mestinya pariwisata berbasis konservasi," ujar dia.

Lebih lanjut, Yohanis merasa khawatir, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja tidak berpihak pada pelestarian hutan dan lingkungan hidup.

Baca juga: Walhi: Sebelum UU Cipta Kerja Berlaku, Pemerintah Sudah Terapkan Model Pembangunan yang Buruk di TN Komodo

Sebab, menurut Yohanis, perampingan regulasi dalam UU Cipta Kerja tidak memiliki pengamanan terhadap kepentingan ekosistem dan lingkungan.

"Kalau bicara lingkungan hari ini berorientasi pada ekonomi, oke, tetapi ekologis dan sosiologis juga harus kita pertimbangkan karena kita masih hidup di planet bumi," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menata dan mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Salah satu kawasan yang akan mengalami perubahan desain secara signifikan adalah Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat.

Baca juga: Polemik Pengecualian Amdal dalam Pengembangan TN Komodo

Pulau ini bakal disulap menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan.

"Tujuan utama konsep ini adalah mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dengan mengembangkan potensi yang ada dengan cara yang berkelanjutan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Minggu (19/1/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Nasional
Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Nasional
IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

Nasional
Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Nasional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Nasional
Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X