Nasdem Usul Ambang Batas Parlemen 7 Persen, Yusril: Bagusnya 33 Persen, Jangan Tanggung-tanggung

Kompas.com - 12/11/2020, 14:04 WIB
Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di Bogor, Minggu (26/1/2020) KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANYusril Ihza Mahendra saat ditemui di Bogor, Minggu (26/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Bulan Bintang ( PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia oleh Partai Nasdem melalui kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 menjadi 7 persen masih terlalu kecil.

Menurut Yusril, dengan ambang batas 7 persen, maka masih ada sekitar 14 partai yang bisa ikut serta dalam pemilu.

“Bagusnya sih 33 persen aja jangan tanggung-tanggung. Jadi sekali pemilu partai tinggal 2 atau maksimal 3 partai saja,” ujar Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/11/2020).

“Kalau 7 persen kan secara teoritis bisa muncul 14 partai, ya masih banyak juga,” kata Yusril.

Baca juga: Soal Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen, PSI: Terbukti Tidak Menyederhanakan Parpol

Yusril mengatakan, jika Nasdem mengusulkan ambang batas menjadi 33 persen dan ditetapkan oleh undang-undang, maka sudah dipastikan jika ada yang merasa keberatan atas hal tersebut dan membawanya ke Mahkamah Konstitusi pasti akan ditolak.

Sebab, menurut Yusril, MK akan berargumentasi bahwa parliamentary threshold adalah open legal policy yang menjadi kesepakatan pemerintah bersama DPR.

“Selama ini MK selalu berargumen bahwa karena PT tidak diatur dalam UUD 45, maka menjadi ‘open legal policy’ yang menjadi kewenangan DPR dan Presiden utk memutuskan,” papar Yusril

“Jadi kalau diputuskan PT 33 persen, MK juga tidak mungkin membatalkannya dengan alasan demokrasi atau apapun,” kata dia.

Baca juga: Nasdem Wacanakan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen, Ketum PKPI: Sebaiknya Malah Turun

Kendati demikian, Yusril menyayangkan usulan tersebut, Sebab, dengan parliamentary threshold 4 persen saat ini banyak partai yang tidak bisa masuk parlemen.

“Partai kecil tidak perlu diomongkan lagi, dengan PT 4 persen saja sudah berat. 7 persen tambah berat. Jadi sekalian saja 33 persen. Toh sama saja beratnya,” ucap Yusril.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X